Rumah Sakit Diduga Tahan Bayi

DPRD Prabumulih Sesalkan RS Fadillah Harus Tahan Bayi 4 Bulan, Orangtua Tak Sanggup Bayar

Ketua DPRD Prabumulih melalui Wakil Ketua I, H Ahmad Palo mengaku sangat menyesalkan terkait adanya bayi umur 4 bulan yang ditahan pihak Rumah Sakit

DPRD Prabumulih Sesalkan RS Fadillah Harus Tahan Bayi 4 Bulan, Orangtua Tak Sanggup Bayar
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
DPRD Prabumulih Sesalkan RS Fadillah Harus Tahan Bayi 4 Bulan, Orantgtua Tak Sanggup Bayar 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Ketua DPRD Prabumulih melalui Wakil Ketua I, H Ahmad Palo mengaku sangat menyesalkan terkait adanya bayi umur 4 bulan yang ditahan pihak Rumah Sakit (RS) Fadillah karena orang tua bayi tak sanggup membayar biaya perawatan belasan juta.

"Kita sesalkan sampai harus menahan bayi itu, saya kira semestinya selesaikan baik-baik secara kekeluargaan antara pihak rumah sakit dengan orang tua pasien," ungkapnya.

Palo mengatakan selaku wakil rakyat meminta Rumah Sakit agar bijak berkaitan dengan hal itu, kalau bisa jangan sampai terjadi.

Selain itu menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, berkaitan dengan adopsi yang disampaikan keluarga pasien dan rumah sakit tidak semudah dibayangkan serta dibicarakan.

"Untuk adopsi itu harus ada putusan pengadilan, ada mekanisme dan tata aturan yang harus dipenuhi baru bisa dilakukan berkaitan dengan adopsi itu, tidak serta merta karena orang tua tidak bayar dialihkan ke pihak lain untuk diadopsi, tidak semudah itu pihak rumah sakit," jelasnya.

Disinggung langlah DPRD, suami Hj Rusni Palo ini menuturkan, berkaitan dengan hal ini melalui komisi terkait jelas DPRD Prabumulih akan memfasilitasi. "Kalau kurang cuman Rp 17 juta kami yakin banyak pihak yang mempunyai rasa untuk membantu itu," katanya.

Namun pihaknya berharap masalah itu tidak diselesaikan mayarakat luas namun ada kebijakan dari pihak rumah sakit dan melalui kesempatan itu pihaknya menghimbau pihak rumah sakit agar sedikit peduli berkaitan dengan hal itu.

"Kami yakin orang tua pasien itu memang tidak mampu membayar itu, kalau mampu pasti sudah ditebus karena anak. Kebijakan itu tidak harus berupa sisa itu tidak bisa dibayar atau digratiskan tapi mungkin ada kebijakan dengan jalan lain," jelasnya.

Palo menambahkan, pihaknya juga akan segera meminta dinas sosial dan Kesra Pemkot Prabumulih agar melihat bayi itu dan mencarikan solusi. "Pemerintah ini untuk cepat tidak harus surat menyurat, kita juga harus peka dengan permasalahan seperti ini," bebernya.

Halaman
123
Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved