Inspektorat Penuhi Permintaan Jaksa Untuk Audit Penggunaan Dana Porprov 2019 Prabumulih

Permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih agar Pemerintah kota Prabumulih melalui Inspektorat melakukan audit penggunaan anggaran

Inspektorat Penuhi Permintaan Jaksa Untuk Audit Penggunaan Dana Porprov 2019 Prabumulih
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
Inspektur Pemkot Prabumulih, Toni Salfriansyah ketika diwawancarai pada Kamis (09/01/2010) lalu. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Permintaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih agar Pemerintah kota Prabumulih melalui Inspektorat melakukan audit penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada mulai16-26 November 2019 lalu, ternyata hingga saat ini masih belum selesai dilakukan.

Inspektur Pemkot Prabumulih, Toni Salfriansyah ketika diwawancarai membenarkan pihaknya masih melakukan audit penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Porprov dan belum ada hasil karena masih pengolahan data.

"Kita audit seluruh yang menyangkut keuangan yang dikeluarkan DPOKP (Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Prabumulih) dan KONI, biasanya ada kaitan antara keduanya dalam penggunaan anggaran untuk Porprov. Nah hasilnya kita belum tau," ungkap Toni ketika dibincangi pada Kamis (09/01/2020) lalu.

Toni menjelaskan, audit penggunaan anggaran dilakukan pihaknya itu menindaklanjuti permintaan kejaksaan negeri Prabumulih terkait dana APBD kota Prabumulih yang dipakai untuk pelaksanaan Porprov.

"Audit kita khusus dana dari APBD, jelasnya yang paling banyak dianggarkan itu untuk makan minum selama porprov, itu dibebankan ke kota sehingga pakai APBD, kalau lainnya dari provinsi," jelasnya.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) itu mengatakan, audit dilakukan pihaknya telah berlangsung sejak Desember 2019 lalu dan pihaknya belum mengetahui total keseluruhan dana APBD yang dipakai untuk pelaksanaan Porprov.

"Total anggaran tim kita tahu berapa namun belum dilaporkan ke kita karena tim masih melakukan audit, karena dana porprov itu kan ada di Koni dan ada di DPOKP. Kami saat ini lagi menyusun naskah hasil pemeriksaan (NHP)," bebernya.

Nanti setelah NHP selesai disusun maka tim audit selanjutnya akan meminta tanggapan dari pihak yang diaudit terkait temuan-temuan yang ada. "Sampai saat ini belum bisa kami beberkan (terkait temuan-red) karena NHP masih belum disusun, nanti akan kami rapatkan. Termasuk apakah ada double anggaran belum tau, kalau memang ada akan ketauan nantinya, karena rincian dana dari APBD dan Provinsi pasti ada judul masing-masing," tuturnya.

Lebih lanjut Toni mengaku, setelah nantinya selesai maka hasil audit akan disampaikan ke kejaksaan karena mereka yang meminta untuk dilakukan audit. "Kejaksaan mengajukan permintaan secara resmi makanya kita lakukan audit. Kami memang tak ada target penyelesaian audit karena memang ada beberapa perlu pendalaman dan perlu hati-hati, misal ada kecurigaan itu akan dikonfirmasi langsung dan itu membutuhkan waktu," lanjutnya seraya menyebutkan tim audit terdiri dari 7 orang.

Sementara beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH mengaku pihaknya meminta pemerintah kota Prabumulih melakukan audit penggunaan anggaran agar tidak tumpang tindih.

"Kita memang meminta agar dilakukan audit, saran itu kita sampaikan ketika rapat bersama seluruh unsur muspida. Saat itu walikota meminta saran makanya kita meminta audit penggunaan anggaran biar jelas," bebernya singkat.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved