Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemkot Lubuklinggau Akan Konsultasi dengan Gubernur
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau akan mencari solusi
Penulis: Eko Hepronis | Editor: Prawira Maulana
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis.
TRIBUNSUMSEL. COM, LUBUKLINGGAU - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau akan mencari solusi lain masalah penanganan kesehatan bagi warganya.
Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini cukup membebani keuangan daerah.
Pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan.
"Ya itu sedang kita pikirkan. Mungkin jadi perhatian Bapak Gubernur. Kalau memang kita rasa terlalu berat membayar BPJS ke depannya, maka kita akan cari solusi lain (Jamkesda)," ujarnya pada wartawan, Selasa (07/01).
Pemkot Lubuklinggau saat ini tergabung dalam Universal Health Coverage (UHC) peserta yang dijamin oleh pemerintah. Namun ia memastikan, masih bergabung dengan BPJS atau tidak, seluruh warga Lubuklinggau tetap akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.
Di tahun 2020, Pemkot Lubuklinggau baru menganggarkan sekitar Rp 700 Juta untuk satu bulan. Namun, dengan kenaikan iuran BPJS ini, tentunya anggaran yang disiapkan pemerintah akan membengkak.
Menurutnya, sebelumnya Pemkot Lubuklinggau menyiapkan anggaran Rp 17-30 Miliar, dengan kenaikan ini bisa mencapai Rp 40 Miliar.
"Kita ingin solusinya bukan daerah saja, provinsi juga. Karena kita tidak mau bertentangan dengan (program) provinsi, dan program Bapak Gubernur harus kita dukung. Kita juga pasti tidak mampu menganggarkannya, kita coba cari (koordinasi) solusi dengan provinsi, mungkin saja provinsi yang akan menyuplai anggarannya, dalam waktu dekat akan dibahas," jelasnya.(Joy)
