Serikat Pekerja Tolak Ahok Jabat Direksi Pertamina, Pekerja Akan Lakukan Aksi Renungan

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina

Tribunsumsel.com
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan penolakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Penolakan itu akan berlanjut dengan aksi renungan yang dilakukan secara serentak.

Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel Yohan Efendi membenarkan, ‎seluruh anggota FSPPB menolak kehadiran Ahok di keluarga besar Pertamina.

"Banyak hal yang membuat seluruh serikat pekerja menolak adanta Ahok di direksi Pertamina. Karena sosok Ahok, sudah melanggar aturan persyaratan direksi BUMN salah satunya mantan narapidana serta sikap Ahok yang kami nilai tidak pantas memimpin Pertamina," tegasnya.

FSPPB menyatakan, dengan hadirnya Ahok ke Perusahaan energi ini dipastikan akan menyebabkan gaduh yang akan berimbas pada pemerosotan kinerja inti Pertamina sebagai perusahaan pensuplay energi.

"Penolakan Ahok bukan tidak berdasarkan penolakan Ahok, bukan masalah isu agama dan ras namun tetap pada fokus sosok Ahok yang sangat tidak pantas untuk Pertamina," ujarnya.

Yohan yang didampingi Afrizal, Sekjend SP3N SBS dan pengurus SP3N Charly Yulanda, Erwan Teddy, Rahadian Ramadhan menerangkan peraturan mentri BUMN nomor PER-03/MBU/02/2015

tentang persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi anggota direksi BUMN salah satunya, anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi guna melaksanakan tugas dan tanggung.

"Artinya, direksi Pertamina harus memiliki syarat memiliki keahlian, Identitas yang baik, Jujur. Lalu ada lagi direksi Pertamina juga bukan calon legislatif dan calon legislatif nah si Ahok sendiri adalah anggota PDIP ini sudah penyalahan aturan yang ditetapkan," katanya.

Kata Stafsus Menteri BUMN

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved