Raih Penghargaan, Pemkot Masih Harus Benahi Ini
Pemkot Palembang mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Sangat Baik
PALEMBANG, TRIBUNSUMSEL.COM - Pemerintah kota (Pemkot) Palembang mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkup Pemkot Palembang dengan kategori Sangat Baik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjhajo Kumolo, di Hotel Aston, Batam, Kamis (7/11).
Pemkot Palembang berhasil mengelola pelayanan publik dan dinilai terbukti, dengan meraih predikat (A-) atau Sangat Baik dalam evaluasi yang dilakukan oleh Menteri PAN RB.
Walikota Palembang, Harnojoyo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang, Ratu Dewa. Ia mengatakan, langkah dan strategi yang ditempuh Palembang dalam mewujudkan reformasi di bidang pelayanan publik.
"Alhamdulillah kota Palembang mendapatkan penghargaan pelayanan publik yaitu, DPMPTSP dan RSUD BARI kategori Sangat Baik," ungkap Dewa usai menerima penghargaan.
Meskipun masih ada beberapa catatan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan memperbaiki semua prioritas pelayanan publik.
"Yang menjadi evaluasi kita yaitu Disdukcapil, akan kita evaluasi dan setelah ini akan kita kumpulkan seluruh pejabat dan staffnya yang ada di Disdukcapil," tegasnya.
Dewa menegaskan, yang menjadi prioritas pembenahan yaitu, SOP dan SDM nya. Sementara, pelayanan publik yang lain hanya tinggal optimalisasi saja.
"Banyak hal yang harus diperbaiki di Disdukcapil, baik dari sarana dan prasarananya, pelayanannya, kecepatannya, semua akan kita benahi," jelasnya.
Kunci meningkatkan pelayanan publik menurut Dewa, adalah asas keadilan dan tak ada diskriminasi terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan.
"Penghargaan ini mengindikasi bahwa pemkot Palembang tidak boleh melayani dengan mendiskriminasi, pelayanan harus optimal," tegasnya.
Sementara itu, Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan perolehan predikat tersebut, unit pelayanan publik tidak boleh berpuas diri.
"Artinya, masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing pemerintah daerah (pemda) di wilayah I untuk menuju pelayanan publik yang prima," tandasnya.
