Sebulan Dipecat KPU RI, DKPP Akhirnya Keluarkan Putusan Yang Sama Untuk KPU Kota Palembang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu, dengan agenda pembacaan 13 Putusan

Sebulan Dipecat KPU RI, DKPP Akhirnya Keluarkan Putusan Yang Sama Untuk KPU Kota Palembang
Tribun Sumsel/ Shinta Dwi Anggraini
Lima komisioner KPU Palembang saat menjalani persidengan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu, dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Sebanyak enam penyelenggara Pemilu mendapat sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari DKPP. Enam penyelenggara Pemilu tersebut terdiri dari lima penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Palembang dan seorang penyelenggara Pemilu dari Anggota KPU Kabupaten Karawang.

Putusan ini menguatkan putusan KPUa RI sebelumnya, pada akhir September atau sebulan lalu, yang sudah memberhentikan kelima komisioner KPU Palrmbang.

Lima penyelenggara dari KPU Kota Palembang, berstatus sebagai Teradu dalam Nomor Perkara 147-PKE-DKPP/VI/2019.

Kelimanya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang, yaitu Eftiyanti, Abdul Malik, Syafaruddin Adam, Alex Berzili dan Yetty Oktarina.

Oleh DKPP, Ketua dan empat Anggota KPU Kota Palembang ini dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu terkait kekurangan surat suara saat Pemilihan Presiden (Pilpres) yang terjadi di beberapa Kelurahan di Kota Palembang.

Kelimannya diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Palembang, yaitu M Taufik, Dadang Apriyanto, Eva Yuliani, Eko Kusnadi dan Sri Maryanti.

“Para Teradu tidak lagi layak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua majelis, Prof Muhammad.

Sedangkan Anggota KPU Kabupaten Karawang yang diberhentikan tetap, Asep Saepudin Muksin, berstatus Teradu untuk dua Nomor Perkara, yaitu 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Ia dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena menerima menerima uang dari peserta Pemilu.

“Memberikan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Asep Saepudin Muksin,” ucap Muhammad.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved