DAK Infrastruktur Bertambah, Mawardi Yakin Akan Mempercepat Pengembangan Sumsel

DAK Infrastruktur Bertambah, Mawardi Yakin Akan Mempercepat Pengembangan Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Mawardi Yahya menghadiri pembukaan konsultasi program dana alokasi khusus (DAK) Tahun anggaran 2020 dalam pembinaan infrastruktur daerah wilayah Barat di bertempat di Hotel Wyndham, Senin (21/10/2019).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prof. Anita Firmanti.

Wakil Gubernur Provinsi Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, pengalokasian DAK ditujukan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar di berbagai bidang termasuk diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.

“Provinsi Sumsel merasa sangat terbantu dengan adanya DAK, karena DAK ini ikut mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” katanya.

Menurutnya, SPM yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan bersinergi dengan dukungan dalam rangka Pemerintah saat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas nasional yang mengamanatkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus dilakukan oleh semua jajaran pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi.

“DAK untuk bidang infrastruktur ini semakin bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2019. Harapan kami di tahun mendatang alokasinya pun dapat bertambah lagi guna menunjang misi Provinsi Sumatera Selatan yaitu 'Maju Infrastruktur dan Konektivitas Membangun dan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar,” tuturnya.

Lebih jauh Mawardi menuturkan, Penyelenggaraan DAK yang lebih baik akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan infrastruktur dasar bagi pemenuhan masyarakat maupun pengembangan daerah.

“Untuk itu penggunaan alokasi DAK tersebut diharapkan bisa lebih efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran. Kriteria teknis dan data dasar juga perlu terus disempurnakan. serta diperlukan upaya pemutakhiran data dasar yang lebih akurat sebagai dasar penentuan besaran alokasi DAK sehingga benar-benar dapat menangkap aspirasi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah,” katanya. (humas)