Berita PALI

Warga PALI Belum Bayar PBB Tak Bisa Urus Kredit di Bank, Terlambat Denda 2 Persen

Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak bisa mengurus kredit di bank apabila belum melunasi pajak bumi bangunan (PBB)

Warga PALI Belum Bayar PBB Tak Bisa Urus Kredit di Bank, Terlambat Denda 2 Persen
tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi pajak bumi dan bangunan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI-Warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak bisa mengurus kredit di bank apabila belum melunasi pajak bumi bangunan (PBB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PALI, Amrullah mengatakan, kesadaran warga Bumi Serapat Serasan untuk membayar PBB masih rendah.

Amrullah menjelaskan, hingga pertengahan Bulan Oktober 2019 ini realisasi perolehan PBB baru 41 persen dari target Rp 1,6 Miliar.

Padahal, jelas dia, surat edaran sudah disebar sejak Bulan April 2019 lalu melalui tiap kepala desa.

Porprov Sumsel di Prabumulih 16-26 November 2019, Minim Sosialisasi Sejumlah Warga Tak Tahu

"Artinya memang kesadaran masyarakat sepertinya masih rendah untuk membayar pajak," ungkap Amrullah, Minggu (13/10/2019).

Bagi pengemplang pajak, jelas Amrullah, kekinian hanya diberikan sanksi denda keterlambatan.

Hal ini lantaran belum ada aturan yang menindak tegas bagi pengemplang pajak atau warga pajak yang lalai membayar pajaknya.

Jadi, hanya denda 2 persen untuk setiap keterlambatan.

"Namun, ketika warga bersangkutan mengurus kredit ke pihak Bank, tidak akan dipenuhi apabila tidak membayar PBBnya," jelas dia.

Dari itu, untuk mengenjot pendapatan daerah melalui sektor PBB, pihaknya membentuk Tim yang melibatkan seluruh OPD.

Pesan Berantai Bakso Daging Babi Bikin Resah Warga PALI, DInas Kesehatan Nyatakan Negatif

"Tim bersama optimalisasi pendapatan daerah ini kita bentuk dari unsur seluruh OPD agar masing-masing bisa terlibat langsung dalam mendorong peningkatan PBB. Jadi melalui tim ini kita bakal jemput bola terhadap wajib pajak," katanya.

Menurut Amrullah, masih rendahnya pendapatan dari sektor PBB tidak dialami dari sektor BPHTB (Bea Peroleh hak atas tanah dan bangunan), dimana hingga oktober ini telah melebihi target.

"BPHTB targetnya Rp 650 juta, sudah lebihi target, begitu juga dari pajak Galian C, yang telah mencapai titik maksimal," jelasnya.

Kabut Asap di Palembang Makin Pekat, Disdik Palembang Imbau Siswa Sekolah Masuk Pukul 08.00

Bapenda juga dalam waktu dekat ini bakal menggelar Pekan pajak dengan tujuan merangsang masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan yang saat ini tengah gencar dilakukan Pemkab PALI dengan cara taat dan tepat waktu dalam membayar pajaknya.

"Kita rencanakan akhir November ini kita gelar Pekan pajak, kita akan undang seluruh masyarakat. Pada kegiatan itu kita akan lakukan doorprize bagi yang telah membayar PBB atau pajak lainnya dengan hadiah senilai Rp 5 juta, agar bisa memotivasi warga lainnya," ujarnya.(SP/ Reigan)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved