81 Hektare Wilayah di Prabumulih Masih Kumuh

berdasarkan luas wilayah di kota nanas saat ini seluas 81,82 hektar di 11 Kelurahan dan Desa masuk dalam wilayah kumuh.

81 Hektare Wilayah di Prabumulih Masih Kumuh
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemkot Prabumulih, Bustomi mengungkapkan berdasarkan luas wilayah di kota nanas saat ini seluas 81,82 hektar di 11 Kelurahan dan Desa masuk dalam wilayah kumuh. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemkot Prabumulih, Bustomi mengungkapkan berdasarkan luas wilayah di kota nanas saat ini seluas 81,82 hektar di 11 Kelurahan dan Desa masuk dalam wilayah kumuh.

"Jadi penanganan kawasan kumuh melalui program kotaku sebanyak 11 Kelurahan dan desa yang mendapat SK Walikota belum tertangani sebanyak 81,82 hektare," ungkap Bustomi ketika diwawancarai usai pembukaan acara lokakarya penanganan dan pencegahan kumuh program kotaku kota Prabumulih Sumsel di hotel Grand Nikita, Kamis (10/10/2019).

Bustomi mengatakan, sebelumnya ada 206,12 hektare lahan kumuh yang ada di kota Prabumulih dan dari tahun 2017 sampai 2019 sudah ada 125,3 hektare yang tertangani sehingga sebanyak 81,82 hektare laha belum tertangani.

"Dari yang belum tertangani itu ada tiga desa yang masih tinggi daerah kumuhnya yakni Desa Sungai Medang ada 22,04 hektar, Desa Karang Jaya ada 11,18 hektar dan Kelurahan Pasar II yakni masih 8,8 hektar masuk wilayah kumuh. Luasan wilayahnya masih diatas 16 hektare," katanya seraya mengatakan program kotaku menangani maksimal dibawah 16 hektare dibawah itu tidak.

Disinggung mengenai target penuntasan, Bustomi menuturkan pada 2019 program kotaku selesai namun pihaknya akan mencari dan meneruskan penanganan rumah kumuh sehingga 2020 selesai. "Peningkatan ekonomi senilai Rp 4 miliar akan ada, kita akan upayakan melalui program-program lain untuk penuntasan rumah kumuh," bebernya.

Tenaga Ahli Sosialisasi Balai Pelaksana Permukiman, Ahmad Yudi menuturkan program Kotaku terdiri dari 2 konsep yakni skala Kawasan dan Skala Lingkungan. "Di Prabumulih kita gunakan skala lingkungan. Diawali dari pendampingan perencanaan apa yang akan dilakukan di masing kelurahan seperti masalah jalan, drainase, MCK," ujarnya.

Ahmad Yudi menuturkan, pada tahun 2019 ini progres Kotaku sudah mencapai 80 persen yang ada di 9 kelurahan/desa di Prabumulih, dimana setiap Desa/Kelurahan mendapatkan dana yang berbeda-beda. "Ada yang Rp 900 juta, dan lainnya dengan support APBN 2019 total Rp10,500 miliar. Kami berharap bisa kolaborasi dengan Pemkot seperti bedah rumah dan lainnya dan mentargetkan tahun ini Prabumulih tuntas sesuai jargon pusat harus menyelesaikan kumuh di 2019.

Sedangkan, perwakilan Balai Pelaksana Permukiman, Ariata mengapresiasi paparan yang dilakukan Walikota Prabumulih sangat bagus dan akan disampaikan kw pimpinannya. "Hasil di Prabumulih akan kita sampaikan ke pimpinan, nanti hasil ini akan diekspose tingkat kita hingga pusat," katanya.

Terpisah, Walikota Prabumulih, H Ridho Yahya menyampaikan hendaknya baik balai besar maupun pemerintah pusat agar melihat juga pemerintah daerah yang konsisten memberantas kawasan kumuh. "Pemerintah pusat dan balai hendaknya melihat serta membantu daerah atau kota yang komitmen memberantas kemiskinan dan wilayah kumuh, jangan daerah diam saja dibantu tapi kita justru sedikit," harapnya. (eds)

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved