Demo Emak-emak, Anita Noeringhati: Tanpa Ibu-ibu Minta, Saya pun akan Sampaikan ke DPR RI

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ketua DPRD Sumsel sementara Hj RA Anita Noeringhati SH MH beserta beberapa anggota lainnya langsung menyambut seratusan massa yang menamakan diri Forum Muslimah dan Mak Militan Sumsel menggelar aksi menolak pengesahan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual) di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (25/9/2019).

"Hidup perempuan! Saya selama ini juga Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. Tanpa ibu ibu minta saya pun akan menyampaika ke DPR RI," ungkap Anita saat menemui pendemo di bawah tiang bendera halaman DPRD Sumsel.

Politisi Partai Golkar ini juga menyatakan bangga di tengah-tengah massa ini juga didampingi Ketua FUI (Forum Umat Islam) Sumsel Drs H Umar Said.

"Saya bangga di sini hadir ustadz saya Umar Said yang selalu mengontrol saya. Insya Allah apa yang disampaikan mak mak ini aspirasi semua ibu ibu di Indonesia," kata Anita.

Anita juga berharap jangan sampai ada pengesahkan RUU P-KS sebelum pelantikan DPR RI.

"Tanggal 2 Oktober pelantikan DPR RI. Setelah itu nanti terbentuknya AKD (Alat Kelengkapan Dewan) memerlukan waktu. Jangan sampai sebelum pelantikan ada persetujuan RUU PKS ini," ujarnya.

Anita juga menjelaskan dirinya bangga bisa dipercaya dan ditunjuk sebagai Ketua DPRD sementara. Ia menyerukan bahwa DPRD ini merupakan rumah rakyat. Sehingga kapanpun rakyat mau masuk dipersilahkan.

"Silahkan sampaikan aspirasinya agar kami DPRD ini dikontrol. Saya bangga dengan ibu ibu. Saatnya perempuan memimpin," katanya.

Ia juga mengapresiasi semangat para ibu-ibu karena perempuan selama ini dianggap lemah bisa dibuktikan.

"Ibu Dina kalau ada perwakilan yang mau dialog silahkan. Kalau ada yang tertulis biar jelas," kata Anita seraya mengajak perwakilan Korlap dan Korak ke ruangan.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mgs H Syaiful Padli ST MM juga mengecam keras RUU P-KS.

"Kalau tadi Ibu Anita akan menyampaikam lewat fraksi golkar. Maka saya dari Fraksi PKS. Kalau kami PKS jelas menolak RUU P-KS. Ini bukan kekerasan seksual akan tetapi kejahatan seksual," pungkasnya. (Abdul Hafiz)