Disebut Sering Beri Vonis Ringan Pada Kejahatan Narkoba, Ini Kata Ketua PN Lubuklinggau

Pengambilan vonis putusan sidang narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau beberapa waktu terkahir menjadi sorotan karena vonis sidang narkoba

Disebut Sering Beri Vonis Ringan Pada Kejahatan Narkoba, Ini Kata Ketua PN Lubuklinggau
EKO HEPRONIS/TRIBUNSUMCEL.COM
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Mimi Haryani 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis.

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Pengambilan vonis putusan sidang narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau beberapa waktu terkahir menjadi sorotan karena vonis sidang narkoba kerap lebih ringan dari pada tuntutan.

Bahkan dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono meminta kepada pihak pengadilan untuk bisa membedakan putusan status bandar dan seorang pengedar.

Mengenai permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Mimi Haryani mengatakan, masalah pengambilan vonis putusan narkoba selama ini sudah sesuai dengan prosedur.

"Pengadilan ini lembaga yang berdiri di atas keadilan. Kita hanya memutus perkara sesuai dengan fakta persidangan. Bukan di luar persidangan, jadi bila ada bukti munculkan dipersidangan sehingga bisa jadi fakta persidangan," Kata Mimi pada wartawan, Jumat (13/9).

Menurutnya, jika ada di luar persidangan pengadilan tidak bisa memutusnya. Walaupun banyak dugaan -dugaan dari masyarakat.

Karena dalam putusan itu ada analisa fakta persidangan.

"Kalau tidak terungkap di persidangan namanya tidak adil dengan orang. Tidak istilah vonis ringan yang ada sesuai dengan fakta persidangan," ujar Mimi.

Saat ini PN Lubuklinggau sudah menerapkan sistem one day upload ketika putusan selesai langsung langsung di upload oleh petugas, jadi hari itu putusan langsung bisa dilihat di internet.

"Jadi ketika ada anggapan masyarakat, pengadilan itu tidak transparan itu tidak benar, karena semuanya sudah transparan. Dan perlu diketahui kalau pengadilan ini merupakan yang paling transparan diantara para penegak hukum lainnya," ungkap Mimi.

Karena semua aktivitas yang dilakukan pengadilan masyarakat bisa mengakses, baik itu masalah perdata, pidana, permohonan, keberatan dan pengumuman-pengumuman.

Penulis: Eko Hepronis
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved