Sekolah Swasta di Sumsel Terancam Tutup, Kadisdik Minta Berbenah Supaya Jadi Pilihan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah sekolah swasta di Sumsel terancam tutup karena kekurangan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo mengatakan, untuk permasalahan sekolah swasta ini pihaknya tetap akan memberi perhatian khusus.

"Sama halnya dengan sekolah negeri. Pada dasarnya, masyarakat tidak bisa kami arahkan mau kemana anak atau cucunya mau di sekolahkan di mana," ujarnya, Rabu (11/9/2019).

Dia melanjutkan sejalan dengan hal tersebut, pihaknya berharap sekolah swasta berbenah menjadi sekolah yang menjadi pilihan masyarakat.

"Ya harapan saya sekolah swasta itu harus berbenah menjadikan sekolah mereka pilihan masyarakat bukan malah terpaksa sekolah di sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri," jelasnya.

"Sekolah swasta pada waktunya harus menjadi pilihan utama masyarakat, baru nanti yang tidak diterima di swasta tugas pemerintah untuk menampungnya di sekolah negeri dan gratis," ujarnya.

Dan bila sekolah swasta hanya nunggu siswa siswa yang tidak diterima di sekolah negeri maka sekolah swasta berangsur akan semakin terpinggirkan dan mati.

"Harapan kami berikutnya dengan pada waktunya Sekolah Swasta harus jadi pilihan utama masyarakat," tutupnya.

Tak Mampu Tutupi Biaya Operasional

Sekolah swasta di provinsi Sumatera Selatan kian terpuruk akibat menurunnya jumlah siswa setiap tahun.

Beberapa sekolah malah terancam tutup karena tak bisa menutupi biaya operasional.

Tak hanya di kota Palembang, bahkan nyaris di setiap daerah di Sumsel menghadapi permasalahan yang sama.

"Salah satu faktor yang menyebabkan sekolah swasta defisit siswa yakni ketidakpatuhan sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada awal tahun ajaran," ujar ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Palembang Asnawi, Senin (9/9/2019).

Dia melanjutkan terkait sistem zonasi yang diterapkan pemerintah dalam PPDB baik jenjang SD, SMP, SMA/SMK juga sangat berpengaruh.

"Kelihatan jelas banget kalau sistem zonasi ini mempengaruhi banyaknya sekolah swasta yang tidak kebagian siswa," katanya.

"Banyak sekolah negeri yang melebihi daya tampung (overload) seperti menambah rombel/kelas. Jadi misalnya daya tampung hanya 10 kelas, malah menerima 11 kelas."

"Dan mirisnya lagi seperti di Lubuklinggau dari 16 sekolah swasta, 8 diantaranya nyaris gulung tikar alias terancam tutup," jelasnya.

Menurut dirinya bila sekolah swasta tidak diurusi maka lama-kelamaan akan bubar.

Dan terkait hal ini pihaknya berharap lewat kegiatan pertemuan konsolidasi dan penguatan BMPS bisa membangkitkan dan memperkuat sekolah swasta.

"Kami juga melakukan pendataan sekolah mana saja yang tidak dapat atau kekurangan siswa."

"Selain itu juga menyampaikan pendapat ataupun saran perbaikan tentang pendidikan kepada anggota, masyarakat terutama kepada pemerintah," katanya.

Ketua Ombusman Sumsel, M. Adrian Agustiansyah SH MHum mengatakan bahwa masalah kekurangan siswa dari sekolah swasta disebabkan beberapa faktor diantaranya pendirian sekolah negeri tidak melihat kebutuhan sekolah sekitar.

"Selain itu, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) tidak menghitung daya tampung sekolah lainnya terutama swasta," katanya.

Seperti di kabupaten Lubuklinggau, untuk tahun ini yang harus ditampung untuk jenjng SMA sebanyak 4.445 anak.

Ternyata hampir seluruh anak-anak sekolah masuknya negeri semua. Karena untuk negeri saja daya tampungnya sudah tersedia 4.417 anak.

"Artinya daya tampung negeri sudah sama dengan yang baru keluar (lulus SMP). Otomatis anak-anak larinya ke sekolah negeri semua," ujarnya.

Sementara itu, Anggota BMPS ini adalah seluruh yayasan pendidikan sekolah swasta di kabupaten/kota.

Khusus di Palembang sendiri ada 147 yayasan yang menaungi dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA sederajat.

Adapun rinciannya yakni jenjang TK ada 398 sekolah, SD Swasta 78 sekolah, SMP swasta 139 sekolah, SMA swasta 97 sekolah, dan SMK swasta 69 sekolah.