Berita OKU Selatan

Warga Cemas Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rusak Tanaman Kopi, Ini Penjelasan Pemerintah

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA-Pemerintah saat ini sedang melaksanakan Program Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Warga Cemas Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rusak Tanaman Kopi, Ini Penjelasan Pemerintah
Sripo/ Alan Nopriansyah
Kegiatan audiensi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) HL Ketahun dan Musi dan Bupati OKU Selatan Popo Ali di Aula Pemkab, Selasa (10/9/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA-Pemerintah saat ini sedang melaksanakan Program Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Adanya program ini membuat warga pemilik lahan kawasan yang termasuk dalam program di lima Kecamatan di OKU Selatan, resah dan khawatir.

Keresahan warga disampaikan saat kegiatan audiensi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dihadiri langsung oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) HL Ketahun dan Musi dan Bupati OKU Selatan Popo Ali di Aula Pemkab, Selasa (10/9/2019).

Neberapa warga desa menolak pelaksaan pengukuran RHL yang dimulai sejak Mei 2019.

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Are, Sindang Danau, Pulau Beringin, BPRRT, Mekakau Ilir dan Kecamatan Muaradua.

Warga Desa Sebaja Kecamatan Sungai Are, Saiful mengatakan, warga resah sebab program PHL penanaman 400 pohon per hektare dikebun warga bakal mengurangi produktifitas penghasilan petani.

"Sebenarnya kami dari masyarakat Sebaja agak resah dan cemas dengan adanya program RHL ini, sebab 3 tahun ke depan apabila tanaman tersebut sudah besar penghasilan kopi kami akan tidak produktif lagi,"ujar Saiful.

Kekhawatiran warga muncul karena 400 batang yang ditanam akan berdampak pada tanaman Kopi yang selama ini merupakan sumber penghasilan mayoritas penduduk OKU Selatan.

warga Desa Mehanggin, Jiwan, khawatir kebun yang termasuk dalam pengukuran PT kedepannya bakal diambil alih oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat kehilangan kebun milik mereka.

"Kita juga mewakili Desa Menhaggin, Kecamatan Muaradua, khawatir kedepannya tanah tersebut dihak miliki oleh perusahaan,"terangnya.

Terkait hal itu Kepala BPDAS Musi, Siswo, S Hut, MSi berpendapat program Rehabilitasi RHL justru menguntungkan masyarakat sebab bakal meningkatkan ekonomi dengan menambah penghasilan petani.

"Program ini jelas menguntungkan masyarakat, sebab pertama tidak ada pengusiran masyarakat, tidak merusak tanaman milik masyarakat dan pohon yang ditanam diberikan tidak dipungut biaya,"terang Siswo.

Siswo, membantah akan minimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan, sebab dirinya menilai telah dilakukan sosialisasi namun hanya peserta masyarakat tidak diikuti oleh banyak warga.

"Memang sosialisasi tidak diikuti semua masyarakat, masyarakat kurang paham sebab disosialisasi pertama menjelaskan tentang ABC, kemudian kedua beda orang lagi membahas DEF,"terang Siswo.

Pada program Nasional RHL, 2019 terdapat 3200 hektare lahan kawasan di lima Kecamatan dengan penanaman pohon seperti Jengkol, Alpokat, Petai dengan 400 pohon perhektare lahan. (SP/ Alan0

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved