Heboh Kecelakaan Lagi di Tol Cipularang Hingga DPR Akui Untuk Evakuasi Korban Harus Kurang 20 Menit

Heboh Kecelakaan Lagi di Tol Cipularang Hingga DPR Akui Untuk Evakuasi Korban Harus Kurang 20 Menit

Heboh Kecelakaan Lagi di Tol Cipularang Hingga DPR Akui Untuk Evakuasi Korban Harus Kurang 20 Menit
Tribunnews.com
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menegaskan PT Jasa Marga telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa bergelimang 

TRIBUNSUMSEL.COM - Heboh Kecelakaan Lagi di Tol Cipularang Hingga DPR Akui Untuk Evakuasi Korban Harus Kurang 20 Menit

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo menegaskan PT Jasa Marga telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa bergelimang.

Hal tersebut, menurut dia, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Politikus Gerindra ini menilai, pelanggaran mengacu utamanya pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri (Permen) PU RI Nomor 16/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal jalan tol.

"Pasal 7 ayat (1) PP No. 15 tahun 2005 tentangjalan tol, bahwa jalan tol harus mempunyai spesifikasi tersedia sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap kecelakaan," kata Bambang.

Bambang melanjutkan, pasal lain yang dapat digarisbawahi, yakni Pasal 91 PP No 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol yang menerangkan, badan usaha wajib mengusahakan agar jalan tol selalu memenuhi syarat kelayakan, baik untuk dioperasikan setiap saat. Apabila terbukti menyalahi ketentuan, maka harus siap mendapat kritik.

"Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Permen PU RI No. 16/PRT/M/2014, bahwa substansi pelayanan penanganan kecelakaan pada korban kecelakaan wajib dievakuasi kurang dari 20 menit," tuturnya.

Bambang menyatakan, Jasa Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dapat dikenai sanksi pidana, itu pun belum dihitung denda lainnya.

Sanksi nya berupa pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Karena tidak dapat memberikan pelayanan jasa sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata dia.

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved