Bupati Muaraenim Ditangkap KPK
Anak Bupati Muaraenim Bantah Ayahnya Kena OTT KPK, Naufal: Dibawa Sebagai Saksi Bukan OTT
Keluarga Bupati Muaraenim membantah Ahmad Yani ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
lihat foto
Gubernur Sumsel Herman Deru akan segera mengambil langkah-langkah strategis terkait ditangkapnya Bupati Muaraenim Ahmad Yani.
Perkara pucuk pimpinan di Kabupaten Muaraeniem akan jadi langkah strategis pertama yang diambil gubernur.
Selain itu Herman Deru juga mengaku terkejut.
"Muka saya belum begitu cerah, kaget pasti. Tapi sampai saat ini saya belum tahu jelas keberadaan Bupati AY dimana beliau. Informasi terakhir kantor disegel dengan logo KPK. Keberadaanya belum terinfo ke saya baik, telegram, surat ataupun cara pemberitahuan lain," jelasnya, Selasa (3/9/2019).
Gubernur mengaku dirinya membutuhkan informasi penting ini karena menyangkut pengambilan langkah selanjutnya, karena jangan sampai terjadi kekosongan jabatan pemerintahan disana.
"1x24 Jam kalau tidak ada kabar saya akan tunjuk Pelaksana harian (PLH), pemerintahan harus tetap jalan tidak boleh kosong walau hanya satu detik pun," tegas Deru.
Sementara saat ditanya mengenai adanya barang bukti yang diamankan KPK saat OTT senilai 35 Ribu Dolar AS, Deru mengatakan, saat ini dirinya belum bisa berkomentar banyak.
Namun, Mantan Bupati OKU Timur itu berharap Bupati Muaraenim, AY tidak terjadi apa-apa, karena menurutnya tidak semua kejadian hukum harus terjadi tersangka.
"Kita belum tahu siapa yang jadi tersangka dan kasusnya apa. Kita tunggu saja dulu, saya belum bisa komentar. Kita sabar saja menunggu," jelasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Muaraenim Ahmad Yani.
Kini Ahmad Yani sudah berada di kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaaan.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada pewarta menjelaskan duduk perkara yang menjerat Ahmad Yani.
Dari hasil kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK berhasil mencokok 4 orang.
Salah satunya Bupati Muara Enim H Ahmad Yani.
"Selain itu ada pejabat pengadaan dan rekanan swasta. Kami duga terdapat transaksi antara pihak pejabat Pemkab dan swasta terkait proyek pembangunan di sana," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.
