Sengketa Lahan SD di Prabumulih, Ketua DPRD Prabumulih Minta Hargai Putusan MA

Permasalahan sengketa lahan SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 Prabumulih yang tak pernah usai antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan ahli waris

Sengketa Lahan SD di Prabumulih, Ketua DPRD Prabumulih Minta Hargai Putusan MA
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
Sengketa Lahan SD, Ketua DPRD Prabumulih Minta Hargai Putusan MA 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Permasalahan sengketa lahan SD Negeri 6 dan SD Negeri 24 Prabumulih yang tak pernah usai antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan ahli waris Sarlan bin Djenalam, menjadi perhatian serius dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE.

Ketua DPRD Prabumulih itu meminta agar ahli waris dan Pemerintah menghargai hasil keputusan majelis hakim Mahkamah Agung yang tertuang dalam amar putusan.

"Apa yang telah ditetapkan hendaknya menjadi pedoman untuk dihargai dan dijalankan karena itu adalah keputusannya," ungkap Palo dibincangi di ruang kerjanya, Senin (2/9/2019).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, jika memang ahli waris tidak puas dengan keputusan dapat menempuh upaya hukum lainnya, namun hendaknya jangan membuat proses belajar dan mengajar menjadi terhambat.

"Jika tidak puas silahkan tempuh upaya hukum karena itu hak warga negara, namun hendaknya juga jangan menyegel sekolah karena yang bersekolah disana anak-anak Prabumulih juga kasian mereka terganggu sekolahnya," ujar Palo.

Ia menuturkan, keputusan hukum itu sudah inkrah maka kedua belah pihak harus menerima keputusan itu dan jika belum ahli waris mau menempuh upaya hukum dipersilahkan karena menjadi hak.

"Kita berharap hendaknya kedua belah pihak melakukan mediasi terkait ini bukan berarti menyuruh ganti rugi rapi mediasi agar masalah menjadi selesai," tuturnya.

Palo mengharapkan pemerintah kota Prabumulih untuk pro aktif menyelesaikan persoalan tersebut, jika memang keputusannya harus mediasi maka mediasi harus dilakukan. "Kita harus berpatokan dengan ketetapan dan harus dijalankan, kita nanti akan undang bagian hukum dan Sekda terkait masalah itu," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak ahli waris Sarlan Djenalam melakukan aksi penyegelan terhadap dua sekolah SDN 24 dan SDN 6 kota Prabumulih.

Dalam aksinya, Sarlan menegaskan, langkah itu dilakukan lantaran pemkot Prabumulih melalui Kabag Hukum menyatakan MA memenangkan pemerintah sementara berdasarkan putusan MA yang mereka ketahui harus dilakukan mediasi alias NO.(eds)

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved