Gubernur Sumsel Herman Deru Akui Pemprov Sumsel Kekurangan Data Soal Aset

Selama ini saya menilai sumber masalah pemerintah selalu kalah karena persoalan data. Data kita ini kurang sekali soal aset.

Gubernur Sumsel Herman Deru Akui Pemprov Sumsel Kekurangan Data Soal Aset
HUMAS PEMPROV SUMSEL
NOTA KESEPAKATAN - Penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dengan Kepala Kejati Sumsel Dr Sugeng Purnomo di Griya Agung, Rabu (21/8/2019) pagi. Kerjasama meliputi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Kejaksaan Tinggi Sumsel menjalin kerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan penyelamatan di lingkungan Pemprov Sumsel.

Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dengan Kepala Kejati Sumsel Dr Sugeng Purnomo di Griya Agung, Rabu (21/8/2019) pagi. Kerjasama yang ditandatangai antara Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Kajati Sumsel Dr Sugeng Purnomo meliputi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

"Persoalan perdata di Sumsel ini sangat kompleks dan banyak sekali. Selama ini saya menilai sumber masalah pemerintah selalu kalah karena persoalan data. Data kita ini kurang sekali soal aset, entah hilang atau dihilangkan," ujar Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Melalui kesepakatan ini diharapkan kedepan Pemprov dapat membenahi administrasi perjanjian yang berkaitan pihak atau lembaga lain. Terutama perjanjian yang sudah bersifat sangat lama seperti halnya soal tapal batas.

"Permasalahan di Sumsel ini banyak dan tentu tidak cukup kita yang menyelesaikan apalagi dengan waktu yang sudah terbilang lama. Seperti tapal batas termasuk perjanjian pemerintah provinsi dengan pihak lain berikut tentang aset. Makanya saya berterima kasih pada pak Kajati yang telah bersama saya menandatangani kesepakatan bersama ini," jelasnya.

Mengenai permasalahan aset dikatakan Gubernur Sumsel secepatnya setelah adanya kesepakatan ini, Ia akan menyerahkan penanganannya ke Kajati apakah bisa diselesaikan secara persuasif atau harus ke jalur hukum.

Bukan hanya soal aset bergerak seperti kendaraan, aset juga banyak berupa tanah atau bentuk adminsitrasi seperti perjanjian-perjanjian yang berpotensi tidak menguntungkan Pemprov.

"Kalau perjanjian itukan mestinya saling menguntungkan. Nah setelah saya pelajari masih banyak perjanjian yang membuat pemprov tidak setara dan inilah yang mestinya ditinjau kembali," jelasnya.

Hal-hal.seperti itulah kata HD yang diharapkannya dapat dibenahi kedepan. Dan semua itu menurutnya bisa ditelusuri.

"Semua pasti ada kronologis tidak mungkin begitu saja terjadi. Tugas pak Kajati ini gak enteng karena kadang ada aset yang sudah diperjualbelikan sehingga mereka bisa saja akan berhadapan dengan lembaga atau perorangan. Tapi saya yakin pengacara negara ini sudah dibekali dengan ilmu ketatausahaan negara serta bidang perdata yang luar biasa," tambahnya.

Halaman
12
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved