Berita Empat Lawang

Terlibat Korupsi 7 PNS Empat Lawang Diberhentikan, Istri Menangis Cerita Masih Ada Tanggungan Anak

Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH)

Terlibat Korupsi 7 PNS Empat Lawang Diberhentikan, Istri Menangis Cerita Masih Ada Tanggungan Anak
Sripo/ Andi Wijaya
Nurbaiti Kabid Pengadaan, pemberhentian dan informasi, BKPSDM Empatlawang 

TRIBUNSUMSEL.COM, EMPATLAWANG-Tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumsel diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH).

Nurbaiti Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Empatlawang mengaku tidak tega melihat keluarga PNS mendapati kenyataan ini.

Keluarga PNS menangis terseduh saat diberikan SK pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena terbukti memiliki kekuatan hukum tetap terlibat kasus korupsi.

"Tadi ada pihak keluarga PNS yang diberhentikan ke sini (kantor, red) rencananya bersangkutan langsung kami panggil akan berikan SK pemberhentian sebagai PNS,"

"Sstrinya nangis berurai air mata, jadi iba, rasa tidak tega, mana istrinya tadi bercerita anak-anaknya ada, tapi bagaimana lagi, kami berusaha menyampaikan, SK nya tetap akan diberikan," kata Nurbaiti, Rabu (14/8/2019).

Sriwijaya FC Datangkan Hendra Ridwan, Gelandang Pengangkut Air eks Persib dan PSM Makassar

Nurbaiti bercerita khawatir juga PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, marah-marah, namun karena tugasnya memang seperti itu harus tetap dilaksanakan

"Makanya kami ingin di depan kantor ada Pol PP, jadi ada yang jaga didepan pintu," ungkapnya

Untuk diketahui sebanyak tujuh orang PNS di Kabupaten Empatlawang diberikan saksi Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH).

Tujuh orang itu terlibat kasus korupsi yang putusannya sudah mempunyai hukum tetap.

Bangga dan Cinta Tanah Air, PNS di Kantor BKPSDM Musirawas Pakai Baju Adat Peringati HUT RI

Sedangkan enam PNS lain sedang tahap proses, juga terindikasi terlibat kasus korupsi

PNS yang diberhentikan tersebut, terbukti terlibat korupsi dan sudah menjalani hukuman, beberapa sudah pensiun, dan masih ada yang aktif bekerja, sejak pemekaran Kabupaten Empatlawang

Sanksi PTDH bagi PNS terlibat kasus korupsi ini, dasarnya dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (SP/ Andi WIjaya)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved