16 Agustus, 5 Komisioner KPU Palembang Non Aktif Kembali Jalani Sidang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan

16 Agustus, 5 Komisioner KPU Palembang Non Aktif Kembali Jalani Sidang DKPP
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bagi 5 komisioner KPU Palembang non aktif, pada 16 Agustus mendatang di kantor Bawaslu Sumsel Jakabaring.

Dalam perkara ini, DKPP akan memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Eftiyani selaku teradu, dan 4 komisoner KPU Palembang lainnya, Alex Barzilli, Yetty, Abdul Malik dan Safarudin Adam atas laporan Gakkumdu Bawaslu Palembang.

Dimana DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 147-PKE-DKPP/VI/2019, yang pada sidang pertama pada 12 Juli lalu tidak dihadiri 5 komisioner KPU Palembang karena bertepatan dengan vonis pengadilan negeri kelaa 1A Palembang.

"Jumat nanti lima komisioner KPU Palembang jalani sidang lanjutan DKPP. Karena sidang pertama mereka tidak hadir, dan kita sudah dapat pemberitahuan dari DKPP," kata ketua KPU Sumsel Kelly Mariana.

Dalam perkara ini, Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena mengindahkan rekomendasi Bawaslu Palembang, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dibeberapa TPS di kota Palembang.

"Sidang nanti agendanya mendengarkan jawaban teradu, dan keterangan saksi- saksi," jelas Kelly yang juga Plt KPU Palembang.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB di kantor Bawaslu Provinsi Sumsel di Jl. Opi Raya, Jakabaring, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumsel, dan dipimpin oleh Ketua majelis dari DKPP, bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumsel, dari unsur Masyarakat, unsur Bawaslu dan unsur KPU.

Kelly sendiri menerangkan, meski ketua dan 4 komisioner KPU Palembang non aktif sudah divonis bersalah pengadilan, namun proses dugaan pelanggaran kode etik bagi mereka tetap harus dijalankan mereka (Eftiyani cs).

"Itu pengaduan Bawaslu, ada dugaan kode etik dan dugaan pidana pemilu. Kalau melapor ke DKPP saya rasa memang jalurnya, dan tetap KPU Kota Palembang non aktif yang di sidang, tetapi kalau tugas bisa digantikan," singkatnya.

Kelly sendiri berharap nantinya DKPP bisa melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, mengingat apa yang dilakukan KPU Palembang sudah sesuai PKPU yang ada. Meski begitu, memang semua keputusan akhir ada di KPU RI selaku, pengangkat dan pemberhentian komisioner KPU di daerah.

"Kami sangat prihatin yang terjadi dengan teman- teman KPU Palembang, kami sudah membantu maksimal, tapi putusan hakim berlainan. Proses DKPP sedang berlangsung tapi kita harap masih ada peluang, untuk kembali," pungkas Kelly.

Sebelumnya putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sumsel yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) kelas 1A Palembang, dengan hukuman 6 bulan penjara (tanpa di penjara) dengan massa percobaan 1 tahun penjara dan denda masing- masing Rp 10 juta, telah diserahkan Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana ke KPU RI, saat rakernas KPU se Indonesia di Bali pada awal Agustus lalu.
Area lampiran

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved