Sengketa Pemilu

Gugatan PKS Sumsel Ditolak MK, Ini Sikap dari Kuasa Hukum PKS Sumsel

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW PKS) provinsi Sumsel, menyayangkan sikap hakim Mahkamah Konstitusi (MK),

Gugatan PKS Sumsel Ditolak MK, Ini Sikap dari Kuasa Hukum PKS Sumsel
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahterah (DPW PKS) provinsi Sumsel, menyayangkan sikap hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan partainya.

"Ya tidak ada upaya lain, tapi kita sangat kecewa atas putusan MK itu," kata kuasa hukum PKS Aulia Rahman saat dihubungi Tribunsumsel.com, Kamis (8/8/2019).

Menurut Aulia, harusnya MK bisa memutuskan hasil yang adil, setelah melihat fakta- fakta di lapangan, jika ada penggelembungan suara yang dilakukan partai lain, sehingga PKS dirugikan.

"Di sidang kita dipersalahkan dari aspek- aspek formil, dimana dalam permohonan kita tidak mempermasalahkan suara sendiri melainkan suara patai lain sehingga diputuskan dismisal. Padahal dalam kenyataan hasil rekomendasi Bawaslu ada kebenaran suara berubah dan sudah diakui pihak Bawaslu dan KPU, jika jatah kursi DPR RI Dapil Sumsel II yangvterakhir milik PKS," bebernya.

Ditambahkan Aulia, dengan putusan MK itu, maka upaya pihaknya untuk memperjuangkan kursi PKS dari suara rakyat itu sirna, dan tidak ada upaya lainnya.

"Seharusnya adanya hasil pencocokan data yang benar dari rekomendasi Bawaslu, harusnya bisa jadi pertimbangan MK, dan tidak dihentikan. Karena kita tidak bisa melanjutkan gugatan lagi, dan kita lihat MK disini pasang badan," tandasnya .

Dilanjutkan Aulia, dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, pihaknya menyerahkan hasil tersebut dari kaca mata masyarakat saja, sebab mereka sudah melakukan upaya perjuangan.

"Ini kembali ke masing- masing moril peserta maupun penyelenggara pemilu, karena fakta dilapangan tidak bisa diingkari dan sudah terbukti," tegasnya.

Sebelumnya, MK telah menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang diajukan sejumlah caleg melalui parpol. Dimana proses MK merupakan proses terakhir dari proses Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilu legislatif, yang ada di provinsi Sumsel, Rabu (7/8//2019) atau oleh panel 2 oleh hakim MK.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved