PNS yang Provokasi Blokade Pengeboran Pertamina Jalani Sidang Perdana di PN Prabumulih

Setelah seminggu ditangkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, akhirnya Andriansyah alias Andre yang merupakan PNS Pemkot Prabumulih

PNS yang Provokasi Blokade Pengeboran Pertamina Jalani Sidang Perdana di PN Prabumulih
EDISON/TRIBUNSUMSEL.COM
Setelah seminggu ditangkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, akhirnya Andriansyah alias Andre yang merupakan PNS Pemkot Prabumulih menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih, Rabu (7/8/2019).

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Setelah seminggu ditangkap dan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, akhirnya Andriansyah alias Andre yang merupakan PNS Pemkot Prabumulih menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih, Rabu (7/8/2019).

Sidang perdana dipimpin secara langsung oleh
diketuai AA Oka Prama Budita Gocara SH MH dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Nopri Exandi SH dan Alfian Jauhari Hanif SH.

Dalam sidang perdana tersebut, tersangka Andre dikenakan pasal 160 KUHPidana tentang penghasutan secara lisan dan tulisan supaya melakukan pidana dan kekerasan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara serta pasal 335 ayat 1 butir ke 1 KUHPidana.

Pada sidang tersebut terungkap, terdakwa Andre dan teman-teman berserta masyarakat meminta kompensasi atas pengeboran sebesar Rp 2,5 juta perbulan selama pengeboran sumur mintak PMBP 23/PMB 40.

Namun pihak pertamina tidak dapat menerima permintaan itu sehingga membuat terdakwa emosi dan mengajak masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan mendatangi areal pengeboran.

Selanjutnya di lokasi sumur bor, terdakwa meminta petugas RIG Pengeboran mematikan operasional dengan alasan masyarakat telah emosi jika tidak maka petugas akan kena.

Tidak hanya itu, terdakwa juga diketahui nekat masuk lokasi RIG pengeboran yang merupakan objek vital negara dan memaksa menghentikan operasional pengeboran minyak dan gas. Para petugas yang ketakutan dengan ancaman terpaksa menghentikan operasional pengeboran minyak dan gas tesebut.

"Akibat perbuatan terdakwa itu PT Pertamina EP Asset 2 Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap JPU, Alfian Jauhari Hanif SH ketika membacakan dakwaan.

Alfian mengatakan, terdakwa dikenakan pasal 160 KUHPidana dimana berbunyi barang Siapa di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan UU maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU.

"Jadi dikenakan dua pasal, pertama pasal 160 KUHPidana dan pasal 335 ayat 1 butir ke 1 KUHPidana dengan ancaman 6 tahun penjara," katanya.

Mendengar dakwaan itu, Andre hanya bisa tertunduk lesu mendengarkan pembacaan yang dilakukan jaksa penuntut umum. Sidang kemudian ditunda dan dilanjut pada Senin (19/8/2019) mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

"Jadi bakal ada 10 saksi akan kita hadirkan, dimana satu saksi merupakan saksi ahli," ungkap jaksa penuntut umum. (eds)

Teks foto : Terdakwa Andre ketika menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih, Rabu (7/8/2019).

Penulis: Edison
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved