Semua Caleg di Sumsel Sudah Laporkan LHKPN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel memastikan 75 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumsel yang berpotensi

Semua Caleg di Sumsel Sudah Laporkan LHKPN
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel memastikan 75 calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumsel yang berpotensi untuk terpilih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Insya Allah semua caleg DPRD Provinsi Sumsel sudah semua, menyerahkan LHKPN, termasuk yang bersengketa di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Selasa (6/8/2019).

Walaupun memang dari awal diungkapkan Kelly, secara persyaratan caleg umumnya sudah memenuhi syarat.

"Saya pikir LHKPN menjadi penting bagi caleg-caleg yang memang sudah mengetahui perolehan suaranya dan perolehan kursinya, penting untuk mengingatkan kepada caleg agar memenuhi LHKPN, karena dampak tidak memenuhi atau menyampaikan tanda terima LHKPN, maka caleg tersebut tidak diajukan pelantikannya," ujarnya.

Kelly menambahkan, memang batas waktu terakhir untuk melakukan penyampaian LHKPN kepada KPU, paling lama tujuh hari setelah KPU menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih. Namun, nyatanya caleg yang berpeluang duduk di lembaga legislatis sudah menyerahkan dari awal.

"Kesadaran caleg akan kewajibannya sudah tinggu. Sebab kalau caleg terpilih direntang tujuh hari tidak menyerahkan, maka KPU akan bersurat ke pemerintah untuk tidak melantik yang bersangkutan. Bersangkutan akan dilantik ketika memenuhi atau menyampaikan tanda terima laporan," ucapnyam.

Lebih lanjut, diungkapkannya, KPU memberikan sosialisasi penetapan raihan kursi dan caleg terpilih agar parpol sudah siap sudah tahu mekanisme yang saat penetapan perolehan kursi.

"Penetapan perolehan kursi, untuk Sumsel masih ada beberapa sidang di MK, kita akan tunggu putusan dari sidang MK yang nanti dijadwalkan di MK, putusannya dibacakan, rentang waktu dari tanggal 6-9 Agustus 2019. Maka kita lihat apa putusan dari MK," tandasnya.

Kalaupun tidak ada halangan, lanjut Kelly, dari PKPU 14 berkenaan tahapan, program dan jadwal, diatur lima hari setelah putusan MK diterima KPU maka KPU wajib melaksanakan putusan.

"Ketika memang tidak ada permasalahan pergeseran kursi dan suara, maka kita bisa menetapkan perolehan kursi parpol maupun caleg terpilih. Namun kemudian jika ada putusan berkata lain, maka akan dilihat putusannya, dan apapun putusan MK KPU wajib melaksanakannya," ungkapnya.

Hal senada terjadi di KPU Palembang, dari 50 caleg yang hampir dipastikan terpilih untuk kursi legislatif ibu kota provinsi Sumsel tersebut, sudah menyerahkan LHKPNnya ke KPK dan diteruakan ke KPU Palembang.

"Semua sudah menyerahkan LHKPNnya, termasuk caleg yang masih bersengketa di MK sudah menyerahkan juga," pungkas staff KPU Palembang, Cemi.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved