OJK Sumbagsel Ingatkan Masyarakat Waspadai Pinjaman Online Ilegal, Ini Tips dari OJK

Sistem Pinjaman Online (Pinjol) kini semakin menjamur. Kemudahan dalam mengakses pinjaman

OJK Sumbagsel Ingatkan Masyarakat Waspadai Pinjaman Online Ilegal, Ini Tips dari OJK
LINDA/TRIBUNSUMSEL.COM
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryanto usai rapat pleno di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (30/7/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sistem Pinjaman Online (Pinjol) kini semakin menjamur.

Kemudahan dalam mengakses pinjaman menjadi daya tarik sehingga tak sedikit masyarakat yang tergiur.

Namun di balik kemudahan akses tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VII Sumatera bagian Selatan mengimbau agar masyarakat tetap waspada atas jerat pelaku penyedia jasa pinjaman online yang kini berbasis aplikasi terutama bagi yang belum terdaftar di OJK alias ilegal.

Kepala Kantor OJK KR VII Sumbagsel, Panca Hadi Suryatno mengatakan, imbauan ini tak terlepas dari maraknya terjadi aksi penipuan dengan berkedok Industri Peer to Peer Lending (P2P) atau Fintech Lending atau pinjaman online. Tak sampai disitu, data pribadi pun riskan bocor.

"Oleh karenanya, sebelum melakukan Pinjol ada baiknya masyarakat menelpon ke call center OJK di 157 apakah Fintech ini legal atau ilegal," ujarnya, Selasa (30/7/2019)

Untuk mengetahui apakah aplikasi Fintech tersebut terdaftar di OJK, dalam proses peminjaman online tersebut Fintech Legal hanya bisa mengakses tiga hal yakni, kamera, microphone dan lokasi.

Tabungan Simpel Ditargetkan Meningkat 10 persen di Sumsel, OJK Targetkan One Student One Account

Resah dengan SMS Pinjaman Dana, Permintaan Transfer, Meminta Pulsa Lapor ke OJK Nomor 1-500-655

"Tiga hal ini sudah ketentuan dari kami, sementara untuk ilegal kita jujur tidak bisa mengawasinya, makanya data bisa saja bocor," jelasnya.

Lanjut Panca, ada sekitar 113 perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK. Sedangkan dari pemantauan masih ada ribuan yang tidak terdaftar.

Dalam aturannya, proses penagihan pun Fintech legal terlebih dahulu menelpon peminjam yang menunggak dengan toleransi waktu tunggakan selama 90 hari.

"Jika lebih dari 90 hari, nama peminjam akan masuk list daftar peminjam menunggak di pusat sehingga ketika mereka meminjam kembali tidak akan bisa," ujarnya.

Oleh karenanya, OJK mengingatkan agar masyarat wajib mengontrol diri sendiri dan harus memiliki pengendalian agar jangan terburu-buru berutang dari aplikasi pinjaman online (pinjol), sebelum mengetahui apakah aplikasi yang digunakan sudah terdaftar di OJK.(cr26)

Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved