DPRD Banyuasin Tetapkan Perda Tata Ruang Wilayah

Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dihadapan wakil rakyat, mengajak untuk bersam-sama menciptakan dan merawat tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin

DPRD Banyuasin Tetapkan Perda Tata Ruang Wilayah
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Bupati Banyuasin H Askolani SH MH didampingi Wakil Bupati H Slamet SH menandatangani keputusan bersama dengan Pimpinan DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH dan para wakil ketua lainnya. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Banyuasin.

Penetapan ini dilakukan dalam sidang rapat Paripurna Istimewah DPRD Banyuasin, Senin (15/7/2019) dan dilakukan penandatangan keputusan bersama oleh Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dengan Pimpinan DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH dan Wakil-Wakil Ketua lainnya.

Bupati Banyuasin H Askolani SH MH dihadapan wakil rakyat, mengajak untuk bersam-sama menciptakan dan merawat tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin yang baru saja disepakati bersama. "Keindahan susunan tata ruang wilayah tak lepas dari Pemkab saja. Namun dukungan dan dorongan dari lapisan legeslatif dan masyarakat Banyuasin tentunya," ucap Askolani usai rapat paripurna tadi.

Sebelumnya, DPRD Karbupaten Banyuasin telah menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaiyan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin terkait Raperda RT/RW. Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin, Kamis (11/7/219) lalu.

Pada rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan SH MSi dan dampingi Wakil Ketua I DPRD Banyuasin Sukardi SP MSi, Wakil Ketua II H Mohamad Soleh,l SPdI dan Wakil Ketua III Haryadi HM Yusuf SP.

Fraksi Golkar Husni Faisal SH penyampaiannya meminta kepada Pemerintah Banyuasin untuk menyelesaikan permasalah tapal batas desa, tapal batas Kecamatan dan tapal batas antara Kabupaten.

“Dan kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk mensosialisasikan tentang peraturan daerah kepada masyarakat Banyuasin agar bisa dipahami masyarakat dan kami meminta kepada Bupati Banyuasin, untuk biaya sosialisasi dianggarkan di APBD Daerah dengan ini kami dari seluruh anggota dari fraksi Golkar menyetujui dan mendukung rencana peraturan tata ruang daerah diwilayah Kabupaten Banyuasin,” kata Husni.

HM Kumroni Mahmuri SE dari Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan, delapan pandangan akhir yang diberikan oleh fraksi PDI Perjuangan salah satunya yakni, meminta kepada Kabag Hukum agar dapat bisa berperan aktif bersama BAPEDA Mendukung jalanya pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

“Ketikan terjadi pelagaran harus diberikan tindakan dengan prosedur yang berlaku,” ujar Kumroni.

Kemudian Ahmad Nurholis SAg dari Fraksi PAN dalam penyampaiannya bahwa terdapat 4 Pandangan akhir yang diberikan oleh fraksi PAN mengenai rancangan peraturan tata ruang daerah diwilayah Banyuasin.

Halaman
12
Editor: Eko Adiasaputro
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved