Panwascam Ungkap KPU Kota Palembang Tolak Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Hari ini sedang berlangsung sidang lanjutan 5 Komisioner yang menjadi terdakwa atas Perkara Tindak Pidana Pemilu.

Panwascam Ungkap KPU Kota Palembang Tolak Lakukan Pemungutan Suara Ulang
SHINTA ANGRAINI/TRIBUNSUMSEL.COM
Komisioner Bawaslu Palembang dan panwascam Ilir timur 2 memberikan kesaksian pada sidang dugaan pelanggaran pemilu oleh 5 komisioner KPU Palembang di pengadilan negeri kelas 1 A kota Palembang, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Hari ini sedang berlangsung sidang lanjutan 5 Komisioner yang menjadi terdakwa atas Perkara Tindak Pidana Pemilu.

Agendanya adalah mendengarkan ketrangan saksi-saksi.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang, mengadirkan para saksi dari Penuntut Umum.

Saksi dari Panwascam yang dihadirkan pada sidang itu, mengatakan KPU kota Palembang telah menolak untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.

"Dalam surat yang diberikan itu menerangkan karena sudah ada PSL (Pumungutan Suara Lanjutan)," terangnya.

Fakta Sidang KPU Palembang: Bawaslu Tidak Tahu Adanya Kekurangan Surat Suara

"Namun, harus dilakukan PSU karena ada surat Pileg yang kurang juga, bukan hanya Pilpres saja," lanjutnya

Sementara itu, hal lain yang diterangkan oleh saksi Panwascam terdapat 16 TPS yang akan melakukan PSL, akan tetapi hanya terlaksana 13 TPS.

"Yang tiga TPS itu tidak melakukan PSL karena tidak bersedia. Jadi sekitar tanggal 25, 26 semua KPPS yang akan malaksanakan PSL dipanggil ke Kecamatan, dari sanalah diketahui 3 TPS tidak bersedia, tapi alasannya tidak tahu sedangkan Logistik sudah ada," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak terdakwa Abdul Malik sebagai Divisi Hukum, menegaskan poin dan undang-undang melakukan PSU.

"Sesuai pasal 372 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, yakni;

Pertama, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan pengitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Kedua, petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangni, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

dan keempat, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Penulis: Irkandi Gandi Pratama
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved