Berita PALI

Jumlah Anggota Dewan Kurang Rapat Paripurna DPRD PALI Nyaris Batal, Sempat Diskors 2 Kali 

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) nyaris batal dan ditunda, Senin (1/7/2019)

Jumlah Anggota Dewan Kurang Rapat Paripurna DPRD PALI Nyaris Batal, Sempat Diskors 2 Kali 
Sripo/ Reigan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) nyaris batal dan ditunda, Senin (1/7/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) nyaris batal dan ditunda, Senin (1/7/2019).

Rapat paripurna ini dengan agenda Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

Penyebabnya saat rapat paripurna dibuka hanya dihadiri 15 anggota dewan yang datang dari jumlah keseluruhan 25 orang.

Berdasarkan aturan, rapat Paripurna setidaknya harus dihadiri 2/3 dari keseluruhan anggota dewan.

BREAKING NEWS, Pelaku Pembunuhan Nenek Tupinem di Muara Enim Ditangkap, Sempat Ikut Melayat

Karena jumlah yang hadir belum memenuhi aturan dalam Tata Tertib (Tatib) dewan yang mengharuskan setiap rapat paripurna menentukan Raperda menjadi Perda.

Ketua DPRD PALI, Soemarjono memutuskan untuk me-skors rapat paripurna.

Kemudian mengajak seluruh anggota dewan yang hadir untuk rapat internal selama 15 menit.

"Kita skors 15 menit, kita rapat internal. Karena dalam tatib, paripurna harus dihadiri 2/3 anggota dewan. Sementara kali ini hanya ada 15 orang," ungkap Soemarjono.

Panitia Siapkan Musala Setiap Pertandingan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring

Setelah skors dicabut, rupanya anggota dewan belum kunjung bertambah.

Lagi-lagi ketua dewan mengumumkan rapat kembali di-skors selama satu jam.

Setelah skors yang kedua kali kembali dibuka, akhirnya anggota dewan terhormat bertambah tiga orang.

Tadinya 15 anggota dewan bertambah menjadi 18 anggota.

Rapat paripurna pun akhirnya digelar, meski molor karena dua kali diskors.

Rapat paripurna berjalan lancar dengan agenda Penyampaian nota penjelasan terhadap LPJP APBD Kabupaten PALI tahun 2018 yang disampaikan langsung Bupati PALI Heri Amalindo.

Pada penyampaian penjelasan terhadap LPJP APBD, Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM mengatakan, jika Kabupaten PALI mendapat predikat dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kadisdik Palembang Tegaskan Tidak Ada Pungutan Biaya PPDB SD Tahun 2019

"Hasil pemeriksaan BPK disampaikan secara resmi beberapa bulan lalu, yang memberikan predikat WTP," katanya.

"Kami berharap LPJP APBD PALI tahun 2018 bisa dibahas kemudian ditetapkan menjadi Perda," katanya menambahkan.

Rapat paripurna bakal dilanjutkan pada Senin (8/7/2019) dengan agenda mendengarkan pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi dewan terhadap LPJP APBD PALI tahun 2018.(SP/ Reigan)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved