Muaraenim Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

PPID Muara Enim Berupaya Lakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Muaraenim Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik
Dok.Pemkab Muaraenim
Muara Enim Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publi

MUARAENIM, TRIBUNSUMSEL.COM - Keinginan masyarakat dalam mewujudkan tranparansi serta keterbukaan di semua bidang disambut hangat oleh pemerintah dengan menghadirkan struktur perundang-undangan dan terlegitimasi dengan kuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terbitnya UU KIP merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat bersama Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi.

"Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan," kata Asisten III Administrasi dan Umum Prof. Edwar Juliartha, Selasa (25/7/2019).

Prof. Edwar Juliartha, didampingi Plt. Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M., mewakili Sekda Sumsel, mengemukakan hal itu pada saat membuka secara resmi acara Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk wilayah Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi bertempat di Hotel Batiqa Palembang. 

Dalam sambutannya, ia mengharapkan dengan melalui bimtek PPID ini akan membantu Pemerintah terutama jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten kota di sumsel untuk menyiapkan diri dalam memberikan sumber informasi yang baik. Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Secara normatif UU KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan Negara.

Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran.

Perlu diinformasikan bahwa PPID Utama Prov. Sumsel berada di Dinas Kominfo sesuai dengan SK Gubernur No. 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain, kurangnya kesiapan Pemerintah yang berbanding lurus dengan keinginan masyarakat yang besar untuk akses informasi publik, terlebih ketidaksiapan Badan Publik dalam layanan akses informasi di masyarakat yang tidak sesuai harapan dan realita.

Bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sengketa informasi, belum lagi dukungan database yang tersedia masih sangat terbatas.

“Disamping rendahnya kompetensi dan kepedulian SDM pengelola informasi yang memahami mekanisme akses informasi dan sistem pendokumentasian” ujar Edwar

Pemerintah Provinsi Sumsel sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Bimtek PPID ini yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ditjen IKP Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, dengan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

Melalui kegiatan   ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kinerja PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi masyarakat di Tahun 2019.

"Sangatlah tepat apabila dalam kesempatan ini kita semua yang hadir disini untuk berkomitmen dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik guna meningkatkan kapasitas dan kompentensi serta kinerja PPID,” kata Edwar.

Perlu kami informasikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku badan publik telah meraih penghargaan implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dengan capaian kualifikasi/kategori “Menuju  Informatif” dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

Sementara  Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Drs. Selamatta Sembiring ,M.Si menyampaikan bahwa fungsi Humas Pemerintah Daerah harusnya ada di Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi ataupun Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota. Dijelaskan juga bahwa penegasan terhadap perihal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika sudah disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia melalui surat Mendagri Nomor 046/218/Bangda dan Nomor 046/219/Bangda, tanggal 17 Januari 2019. Diharapkan dengan adanya penegasan ini menjadi motivasi bagi Dinas Kominfo provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadirkan informasi publik yang berkualitas serta transparan bagi masyarakat.

Sembiring menyampaikan bahwa ada 16 tugas dan fungsi Dinas Kominfo sub urusan informasi dan komunikasi publik yang bisa dilakukan di daerah, diantaranya : Pemantauan opini publik, produksi konten informasi publik, pelayanan keterbukaan informais publik, pengelolaan media komunikasi milik pemerintah, penyebarluasan informasi, dan lain-lain.

Pengelolaan PPID di  Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan cukup baik. Permintaan informasi tentang badan publik dari masyarakat baik secara online melalui aplikasi PPID Muara Enim maupun datang langsung ke kantor Dinas Kominfo sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) namun diakui masih banyak kekurangan di sana-sini yang masih perlu diatasi misalnya tidak sedikit yang masih belum secara optimal mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Badan Publik nya masing-masing.

Belum lagi masih minimnya pengetahuan terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) baik yang terbuka maupun yang dikecualikan, pengkategorian Informasi Publik dan Uji Konsekuensi, pengadaan sistem IT berupa website yang masih belum terkoneksi dan lain sebagainya.

Untuk itu sangat diperlukan pertemuan dan Bimtek PPID seperti ini, dimana para peserta Bimtek yang berasal dari Provinsi-Provinsi yang dibagi per wilayah/regional, dapat bertanya dan berkoordinasi tentang kegiatan dan program PPID Pemerintah Provinsi dengan jajaran PPID Kementerian Kominfo RI yang berkompetensi dan kredibel.

Sehingga kesempatan para peserta untuk lebih memahami pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID sehingga ini dapat lebih baik lagi ke depan.

“Terkhusus PPID Kabupaten Muara Enim akan mengejar Kualifikasi Informatif seperti yang telah di raih oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam Keterbukaan Informasi Publik,” tutur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Ardian Arifanardi,AP,.MS.i yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, Harry Aries Saputra,SE,MM

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Diskominfo Prov. Sumsel. Peserta dalam acara ini yaitu PPID dan Kepala Dinas Diskominfo dari 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu.

Para Narasumber Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo RI, Selamatta Sembiring, dan wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Hendra J Kede. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Harry Sanjaya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Informasi Prov. Sumsel Herlambang, SH, MH, para PPID Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Balitung, Bengkulu dan Jambi.

Keinginan masyarakat dalam mewujudkan tranparansi serta keterbukaan di semua bidang disambut hangat oleh pemerintah dengan menghadirkan struktur perundang-undangan dan terlegitimasi dengan kuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Terbitnya UU KIP merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat bersama Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan informasi.

"Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan," kata Asisten III Administrasi dan Umum Prof. Edwar Juliartha, Selasa (25/7/2019).

Prof. Edwar Juliartha, didampingi Plt. Kadis Kominfo H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M., mewakili Sekda Sumsel, mengemukakan hal itu pada saat membuka secara resmi acara Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk wilayah Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi bertempat di Hotel Batiqa Palembang. 

Dalam sambutannya, ia mengharapkan dengan melalui bimtek PPID ini akan membantu Pemerintah terutama jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten kota di sumsel untuk menyiapkan diri dalam memberikan sumber informasi yang baik. Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.

Secara normatif UU KIP dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan Negara.

Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran.

Perlu diinformasikan bahwa PPID Utama Prov. Sumsel berada di Dinas Kominfo sesuai dengan SK Gubernur No. 94/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain, kurangnya kesiapan Pemerintah yang berbanding lurus dengan keinginan masyarakat yang besar untuk akses informasi publik, terlebih ketidaksiapan Badan Publik dalam layanan akses informasi di masyarakat yang tidak sesuai harapan dan realita.

Bukan tidak mungkin akan berdampak pada munculnya sengketa informasi, belum lagi dukungan database yang tersedia masih sangat terbatas.

“Disamping rendahnya kompetensi dan kepedulian SDM pengelola informasi yang memahami mekanisme akses informasi dan sistem pendokumentasian” ujar Edwar

Pemerintah Provinsi Sumsel sangat mengapresiasi atas diselenggarakannya kegiatan Bimtek PPID ini yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Ditjen IKP Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, dengan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.

Melalui kegiatan   ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kinerja PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi masyarakat di Tahun 2019.

"Sangatlah tepat apabila dalam kesempatan ini kita semua yang hadir disini untuk berkomitmen dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik guna meningkatkan kapasitas dan kompentensi serta kinerja PPID,” kata Edwar.

Perlu kami informasikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku badan publik telah meraih penghargaan implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dengan capaian kualifikasi/kategori “Menuju  Informatif” dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

Sementara  Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Drs. Selamatta Sembiring ,M.Si menyampaikan bahwa fungsi Humas Pemerintah Daerah harusnya ada di Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi ataupun Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota. Dijelaskan juga bahwa penegasan terhadap perihal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika sudah disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia melalui surat Mendagri Nomor 046/218/Bangda dan Nomor 046/219/Bangda, tanggal 17 Januari 2019. Diharapkan dengan adanya penegasan ini menjadi motivasi bagi Dinas Kominfo provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadirkan informasi publik yang berkualitas serta transparan bagi masyarakat.

Sembiring menyampaikan bahwa ada 16 tugas dan fungsi Dinas Kominfo sub urusan informasi dan komunikasi publik yang bisa dilakukan di daerah, diantaranya : Pemantauan opini publik, produksi konten informasi publik, pelayanan keterbukaan informais publik, pengelolaan media komunikasi milik pemerintah, penyebarluasan informasi, dan lain-lain.

Pengelolaan PPID di  Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan cukup baik. Permintaan informasi tentang badan publik dari masyarakat baik secara online melalui aplikasi PPID Muara Enim maupun datang langsung ke kantor Dinas Kominfo sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) namun diakui masih banyak kekurangan di sana-sini yang masih perlu diatasi misalnya tidak sedikit yang masih belum secara optimal mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Badan Publik nya masing-masing.

Belum lagi masih minimnya pengetahuan terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) baik yang terbuka maupun yang dikecualikan, pengkategorian Informasi Publik dan Uji Konsekuensi, pengadaan sistem IT berupa website yang masih belum terkoneksi dan lain sebagainya.

Untuk itu sangat diperlukan pertemuan dan Bimtek PPID seperti ini, dimana para peserta Bimtek yang berasal dari Provinsi-Provinsi yang dibagi per wilayah/regional, dapat bertanya dan berkoordinasi tentang kegiatan dan program PPID Pemerintah Provinsi dengan jajaran PPID Kementerian Kominfo RI yang berkompetensi dan kredibel.

Sehingga kesempatan para peserta untuk lebih memahami pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh PPID sehingga ini dapat lebih baik lagi ke depan.

“Terkhusus PPID Kabupaten Muara Enim akan mengejar Kualifikasi Informatif seperti yang telah di raih oleh Provinsi Sumatera Selatan dalam Keterbukaan Informasi Publik,” tutur Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Ardian Arifanardi,AP,.MS.i yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, Harry Aries Saputra,SE,MM

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo RI bekerja sama dengan Diskominfo Prov. Sumsel. Peserta dalam acara ini yaitu PPID dan Kepala Dinas Diskominfo dari 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu.

Para Narasumber Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo RI, Selamatta Sembiring, dan wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Hendra J Kede. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Harry Sanjaya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta; Ketua Komisi Informasi Pusat, Ketua Komisi Informasi Prov. Sumsel Herlambang, SH, MH, para PPID Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Balitung, Bengkulu dan Jambi.

Editor: Erwanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved