Berita Palembang

Masih Tersedia Kuota Program Kartu indonesia Sehat (KIS) Bagi 25 Ribu Warga Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kuota Program Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Palembang masih tersisa 25 ribu lagi

Masih Tersedia Kuota Program Kartu indonesia Sehat (KIS) Bagi 25 Ribu Warga Palembang
Dian Maharani
Foto Ilustrasi : Seorang warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kuota Program Bantuan Iuran (PBI) bagi warga Kota Palembang masih tersisa 25 ribu lagi.

Masih adanya masyarakat kurang mampu yang belum tercover Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena proses pendataan di lapangan.

"Untuk memenuhi kouta ini, kita minta pendataan hingga dari bawah ke RT," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang, Letizia, Selasa (25/6/2019).

Letizia menjelaskan dari 25 ribu masyarakat Kota palembang yang belum terpenuhi kuota mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai Perwali (peraturan walikota) tetap bisa berobat gratis.

Ini juga didukung karena secara anggaran sudah ada.

Jadwal dan Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Bina Darma (Bidar), Ini Rincian Biaya 

Menurut dia, anggaran penerima Program Bantuan Iuran (PBI) di kota Palembang dari APBN sebanyak 433.749 jiwa.

Sedangkan di luar APBN sampai 94.071.

Ini data yang sudah dianggarkan oleh APBD kota Palembang, bantuan provinsi dan cukai rokok.

Setidaknya untuk PBI dari anggaran Pemkot mencapai Rp 17 miliar untuk menanggung sebanyak 61.954 jiwa penduduk tidak mampu.

Larangan Parkir Jalan Sudirman Palembang Bisa Dicabut, Ini Penjelasan Ombudsman Sumsel

"Jadi, dari kuota yang belum terpenuhi sebanyak 25 ribu secara keseluruhan, baik anggaran APBN, APBD kota Palembang, Bantuan Provinsi dan Cukai rokok," kata dia.

Pihaknya juga mengusulkan menjadikan peserta BPJS kelas tiga yang menunggak menjadi penerima bantuan baik itu dari bantuan pusat atau PBI.

Makanya perlu validasi melalui Dinsos sedangkan verifikasi tetap kembali ke BPJS Kesehatan.

"Untuk pengguna BPJS kelas tiga yang menunggak tidak bisa dipukul rata semuanya tidak mampu, karena bisa jadi nunggak karena alasan lain, misal merasa males bayar, karena sering tidak digunakan dan sebagainya," kata dia.

Disdik Palembang Terapkan Zonasi Guru, Lokasi Mengajar Akan Didekatkan dengan Tempat Tinggal

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda menegaskan, layanan kesehatan bagi masyarakat kota Palembang harus tetap bisa diberikan, meski belum ada KIS, bagi kuota yang belum terpenuhi.

"Belum tercovernya semua PBI bukan salah di masyarakatnya, makanya kita haruskan tetap diberikan pelayanan, hanya dengan menggunakan KTP/KK atau surat penyertaan dari Dinsos ketika ke RS, kalau ke Puskesmas cukup identitas," tegasnya. (SP/ Yandi)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved