Guru Honorer Non PNS di Empatlawang Terima Honor Rp 300 Ribu Tiap Bulan

Dari 2.120 orang peserta tes guru non PNS, disaring menjadi 1.100 guru. Nantinya, mereka digaji dari APBD Empatlawang, sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Guru Honorer Non PNS di Empatlawang Terima Honor Rp 300 Ribu Tiap Bulan
SRIPO/ANDI WIJAYA
SELEKSI GURU NON PNS - Bupati Empatlawang, H Joncik Muhamad dan Wakil Bupati Yulius Maulana meninjau proses seleksi guru non PNS di SMP Negeri 1 Tebingtinggi, Rabu (19/6/2019) 

TRIBUNSUMSEL.COM, EMPATLAWANG - Sebanyak 2.120 orang peserta mengikuti seleksi guru honorer non PNS untuk guru SD, SMP yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Empatlawang, Rabu (19/6/2019)

Dari 2.120 orang peserta tes guru non PNS, disaring menjadi 1.100 guru. Nantinya, mereka digaji dari APBD Empatlawang, sebesar Rp 300 ribu per bulannya.

Bupati Empatlawang H Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Yulius Maulana menyampaikan hal ini usai memberikan pembekalan kepada peserta guru honorer non PNS, di lapangan Pemkab Empatlawang langsung meninjau tes yang dilaksanakan disejumlah sekolah.

Guru honorer non PNS ini dulunya mirip seperti guru honda (honorer daerah) tapi karena aturan PP 48 larangan pejabat daerah mengangkat honorer.

"Selama ini banyak sekali guru honor berkeluh kesah, dan mengadukan nasibnya kepada kami. Bahkan ada yang curhat langsung," katanya.

Mereka para guru tidak menjadi PNS itu karena terputus SK dari kepala daerah karena pada waktu itu memang ada PP 48 yang mengatur dan diterjemahkan oleh sebagian kepala daerah tidak boleh lagi ada guru honorer. Di Empatlawang 2010 itu diputus.

"Sewaktu saya jadi wakil ketua DPR saya ngotot tetap harus ada guru honorer," katanya.

Empatlawang katanya memang kekurangan tenaga guru, kapasitas dan kualitas dan integritas.

"Semua itu harus ditingkatkan, salah satunya harus diberikan kesejahteraan sekalipun itu sangat terbatas, dan Insyaallah ke depan akan ditambah kuota dan peningkatan honor," kata Bupati.

Program ini menurut Joncik merupakan salah satu pemenuhan janji politik sewaktu kampanye dan ini salah satu janji yang ditunaikan.

"Sekarang ini termasuk pemenuhan janji kepala daerah, karena sudah termasuk dalam RPJMD, diterjemahkan lagi ke renstra, satu-persatu janji kita tunaikan," kata Joncik.

Joncik berharap para guru ini betul -betul mendedikasikan diri mereka untuk mendidik yang baik, disiplin dan memberikan contoh yang baik kepada siswa.

Proses seleksi Joncik mengatakan akan berlangaung secara murni, peserta tes memiliki peluang lulus sama tergantung hasil rangking.

"Yang pasti murni mereka punya peluang yang sama, seleksi dilakukan secara scanning, nanti akan dirangking. Bisa jadi yang sudah mengajar 10 tahun lebih tidak lulus karena pemeringkatan, tapi pemerintah daerah juga memikirkan itu bisa jadi nanti ditahun depan akan dianggarkan dan ditambah kuotanya," terangnya. (sripo/andi)

Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved