Bupati Muaraenim: LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2018 Titik Tonggak Visi Bupati Merakyat

Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM didampingi Wakilnya, H. Juarsah, SH dihadapan sidang paripurna DPRD Muara Enim, Senin (17/06)

Bupati Muaraenim: LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2018 Titik Tonggak Visi Bupati Merakyat
ISTIMEWA
Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM didampingi Wakilnya, H. Juarsah, SH dihadapan sidang paripurna DPRD Muara Enim, Senin (17/06), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Muara Enim dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018. 

TRIBUNSUMSEl.COM - Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM didampingi Wakilnya, H. Juarsah, SH dihadapan sidang paripurna DPRD Muara Enim, Senin (17/06), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Muara Enim dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.

Menurut Bupati, berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada DPRD.

Selanjutnya, materi dokumen pertanggungjawaban ini disusun dengan mempedomani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 yang telah diterimab oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

"Dan Alhamdulillah kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2018 kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-enam kalinya," ucap Bupati.

Lanjut Bupati, bahwa materi LKPJ Bupati Muara Enim tahun 2018 ini juga membahas capaian kinerja keuangan dan kinerja output masing - masing Perangkat Daerah sekaligus menyajikan data dan capaian indikator kinerja sesuai Renstra masing - masing Perangkat Daerah, RKPD dan RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2013-2018.

Bupati menyadari bahwa semua harapan masyarakat maupun mitra kerja di DPRD mampu diwujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi - kondisi objektif karena adanya keterbatasan kapasitas keuangan daerah di satu sisi, yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh, sehingga perlu kerja keras semua pihak dalam rangka membangun dan menata ke arah yang makim baik sesuai visi Kabupaten Muara Enim kedepan Muara Enim Untuk Rakyat Yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

"Insya Allah, Rekomendasi DPRD terhadap Naskah LKPJ Tahun 2018 dan Raperda APBD Tahun 2018 akan menjadi Titik Nol 0,0 kami selaku Bupati Muara Enim periode 2018-2023 dengan visi MERAKYAT, Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera sebagaimana Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023,"ungkap Bupati.

Sidang Paripurna ini kemudian di skor Ketua DPRD Muara Enim, Aries, HB, SE selaku pemimpin sidang guna dilanjutkan pada 19 Juni 2019 untuk mendengarkan pandang Fraksi - Fraksi Dewan terhadap LKPJ dan Raperda yang telah disampaikan Bupati.

Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved