Berita Lahat

Pemkab Lahat Bentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Supaya Fokus Tambah Pendapatan Daerah

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT-Pemerintah Kabupaten Lahat berencana membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Pemkab Lahat Bentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Supaya Fokus Tambah Pendapatan Daerah
Sripo/ Ehdi Amin
Bupati Lahat Cik Ujang 

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT-Pemerintah Kabupaten Lahat berencana membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Bapenda merupakan pecahan Badan Keuangan Daerah (BKD) hingga berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Ya BKD akan dipecah dua hingga menjadi BPKAD dan Bapenda. Rencana tersebut saat ini masih digodok di tingkat dewan,” terang Bupati Lahat, Cik Ujang, Selasa (18/6/2019).

Ia memberikan apresiasi dengan adanya pergantian nama dan penambahan instansi nomenkelatur dari BKD.

Lebih lanjut ia menjelaskan tujuan dipecahnya BKD tersebut, tentunya akan memberikan kontribusi dengan target peningkatan pendapatan daerah lebih maksimal.

Sopir Truk Ngotot Ingin Lewat Tol Kayuagung-Pematang Panggang, Jalinteng Jauh Memutar dan Rawan

Menurutnya, dengan pemecahan bisa lebih fokus sehingga pendapatan ke kas daerah semakin meningkat.

“Akan membantu mendongkrak PAD, tentunya mempengaruhi penambahan angka dianggaran pendapatan belanja daerah (APBD) ke depannya,” jelasnya.

Ia menuturkan, hal ini bercermin pada kabupaten/kota se Sumatera Selatan (Sumsel), telah memberlakukan hal tersebut.

“Sehingga pendapatan dari sektor daerah yang sudah ada, mampu ditingkatkan dan dicarikan sumber-sumber lainnya,” beber Cik Ujang.

Setelah Viral Siswi Berkelahi, Sejumlah Pelajar di Lahat Terjaring Razia Minuman Keras dan Bolos

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Wiwin Andaini SE mengemukakan, untuk nomenkelatur BKD sejauh ini dalam tahap pengodokan maupun pembahasan di badan legislatif (Banleg).

“Sedang dibahas, apabila selesai rancangan tersebut akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ulasnya.

Nah, disana akan didiskusikan kembali, item-item mana saja mesti dimasukkan atau dihapus, agar tidak menyalahi ketentuan.

“Dari Kemendagri kalau tidak ada perbaikan lagi, barulah dibawa ke sidang paripurna istimewa DPRD guna disahkan,”jelasnya. (SP/ Ehdi Amin)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved