Komisioner KPU Palembang Tersangka, KPU Sumsel Sebut Urusan Pemilu Juga Tanggungjawab Bawaslu Kota

Komisioner KPU Palembang Tersangka, KPU Sumsel Sebut Urusan Pemilu Juga Tanggungjawab Bawaslu Kota

Komisioner KPU Palembang Tersangka, KPU Sumsel Sebut Urusan Pemilu Juga Tanggungjawab Bawaslu Kota
Tribunsumsel.com/ Arief B Rohekan
Komisioner KPU Palembang Yetty Oktarina 

TRIBUNSUMSEL.COM - Setelah seharian viral dengan pemberitaan lima komisioner KPU Kota Palembang ditetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Pemilu

KPU Provinsi Sumsel ikut mendampingi guna mengklarifikasi informasi di Kantor KPU Palembang, Minggu (16/6/2019).

"Hari ini mengajak kawan-kawan mengenai penghilangan hak pilih. Kami menghargai sudut pandang angle teman-teman penyidik menetapkan 5 komisioner sebagai tersangka," ungkap Amrah Muslimin SE MSi Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas mendampingi Hepriyadi SH MH Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sudah Periksa 16 Saksi, Polisi Belum Tetapkan Tersangka Pembunuh dan Pemutilasi Karoman di Ogan Ilir

Agung Hercules Idap Penyakit Glioblastoma Stadium 4, Inilah Penyebab dan Gejala Glioblastoma

"Bawaslu pengawas dan pencegahan. Seperti dimuat ada pernyataan dari DKPP RI di salah satu media hari ini, Bawaslu tidak memahami alur dimana ini tindak pidana pemilu ataukah kode etik.

Mestinya dilaporkan ke DKPP. Kalau ada indikasi pelanggaran baru ke Gakumdu. Dapat kami simpulkan tindakan Bawaslu Kota Palembang ini sebagai pelanggaran kode etik," kata Amrah.

Sementara Hepriyadi meminta agar berita jangan sepenggal-sepenggal. Menurutnya, polisi menetapkan pasal 510 UU Pemilu kepada kelima komisioner KPU Palembang.

"Dimana bisa dibuktikan kalau KPU sengaja telah melakukan penghilangan hak pilih. 3 unsur pokok harusnya di dalamnya.

Dari ada menjadi tidak ada. Seperti dia sudah 17 tahun dicoret. Ini tidak ada. Kenyataannya di TPS kekurangan surat suara. Itupun sudah sebagian diatasi di lapangan.

Dari 5 jenis pemilihan Pilpres hanya satu yang kurang. Apakah benar ada penghilangan hak pilih. Ini mesti didiskusikan penyidik. Kemudian dikatakan sengaja.

Padahal ini bukan sepenuhnya dari teman-teman KPU Palembang. PSL itu karena sesuatu hal terhenti pemilihan. Diusulkan KPPS melalui KPU. Barulah diumumkan penghentian pemungutan suara," beber Hepriyadi.

Ia menegaskan jika KPU dalam melaksanakan PSL atau PSU harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bawaslu Palembang.

"Kalaupun ini dipersoalkan ini masuknya administratif pemilu. Ranahnya DKPP. Dikaji kalau tidak ada unsur tindak pidana pemilu, maka ini hanya dikenakan kode etik.

Melihat PSL ini jangan parsial tapi menyeluruh. Kami KPU Sumsel akan di tengah-tengah KPU Palembang dalam menghadapi proses hukum di Polresta Palembang," terangnya.

Halaman
12
Editor: Siemen Martin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved