Pemilu 2019

Suara Hilang, PKS Laporkan Komisioner KPU Sumsel dan Empat Lawang ke DKPP

PKS Sumsel melaporkan komisioner KPU Sumsel dan Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang ke DKPP

Suara Hilang, PKS Laporkan Komisioner KPU Sumsel dan Empat Lawang ke DKPP
Istimewa
Anggota Tim Advokasi DPP PKS, M Ridwan Saiman (kanan) saat melapor ke DKPP, Jumat (14/6/2019) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Tim Advokasi dan Hukum TPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama DPW PKS Sumsel melaporkan komisioner KPU Sumsel dan Komisioner KPU Kabupaten Empat Lawang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

PKS melaporkan atas dugaan pelanggaran etik, Jumat (14/6/2019).

"Kami, tim advokasi mendampingi DPW PKS Sumsel melaporkan komisioner KPU Provinsi Sumsel dan KPU Kabupaten Empat Lawang, karena ada pelanggaran etik yang dilakukan sehingga mengakibatkan suara umat yang diberikan kepada PKS hilang."

"Kami juga sedang mengkaji terkait apakah ada delik pidana umum yang dilanggar sehingga jika ada maka kami juga akan melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri," terang Ketua Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS, Agus S P Otto.

Herman Deru Ajak Tokoh Masyarakat Prakarsai Rumah Tahfidz Agar Anak-anak Bebas Buta Aksara Alquran

Anggota Tim Advokasi DPP PKS, M Ridwan Saiman menambahkan, selama proses persidangan, Komisioner KPU diduga mengeluarkan kebohongan publik yang dinilai kurang beretika.

"Selama masa proses persidangan, KPU ini memberikan jawaban yang kurang beretika sebagai pejabat penyelenggara Pemilu. Seperti menyebutkan saksi PKS tidak memiliki bukti kuat, hanya berdasarkan pada bukti foto, jelas ini tidak benar."

"Serta menyebutkan PKS tidak keberatan dengan hasil Pemilu, padahal kami ajukan form D2 sebagai bentuk keberatan kami. Poin-poin ini menurut kami tidak layak dikeluarkan oleh KPU,"tambahnya.

Panitia Tunda Pemaparan Visi Misi Calon Rektor Unsri, Ada Pasal Tata Tertib Dipermasalahkan

Ridwan menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU telah merugikan PKS karena kehilangan suara untuk DPR RI II serta mencederai demokrasi itu sendiri.

Oleh karenanya, ia mengatakan PKS akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi yang adil dan bermartabat.

"Tidak lain kami ingin menegakkan keadilan dan menjaga demokrasi bermartabat. Dengan bukti-bukti yang kami miliki, kami yakin dapat mengembalikan yang menjadi hak kami."

"Melalui pelaporan ke DKPP ini kami ingin menyampaikan bahwa setiap penyelenggara Pemilu memiliki pengawas jadi tidak bisa bertindak sewenang-wenang," lanjutnya.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana menyatakan jika dalam menyelenggarakan tugas- tugas sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya selalu mengedepankan asas- asas dan prinsip- prinsip penyelenggara pemilu, yang tentu dijunjung tinggi dan pihaknya juga dibatasi oleh kode etik penyelenggara pemilu.

"Tentu kami tidak mau bermain- main dengan amanah yang sudah diberikan kepada kami, untuk menyelenggarakan pemilu 2019 dengan profesional. Kami meyakini sudah melaksanakan tugas kami, sesuai regulasi dan perundang-undangan yang berlaku," tegas Kelly, Jumat (14/6/2019) malam saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com.

Kelly melanjutkan, jika semua pihak punya hak untuk menggugat pihaknya sebagai penyelenggara pemilu, dan pihaknya pun memiliki hak untuk membela diri.

"Yang pasti dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Sumatera Selatan, kami KPU Propinsi Sumatera Selatan sudah bekerja maksimal sesuai per-UU yang berlaku, dalam proses demokrasi di Sumatera Selatan," ujarnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved