Hadapi Gugatan Pileg di Mahkamah Konstitusi, KPU Palembang Sudah Siapkan Semua Berkas

KPU) Palembang mengaku, telah menyiapkan data dan berkas yang akan jadi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Hadapi Gugatan Pileg di Mahkamah Konstitusi, KPU Palembang Sudah Siapkan Semua Berkas
Tribunsumsel.com/Yohanes Tri Nugroho
KPU Palembang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Jelang gugatan hasil perolehan suara pada pemilu legislatif (Pileg) tingkat DPRD kota Palembang pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang mengaku, telah menyiapkan data dan berkas yang akan jadi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) mendatang, yang diperkirakan dimulai pada bulan Juli mendatang.

Menurut komisioner KPU Palembang Alex Barzili, selain itu pihaknya juga telah memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS untuk menyiapkan data pendukung yang ada.

"Yang jelas, dari divisi teknis kita saat ini mempersiapkan, data kronologis kejadian dibeberapa daerah pemilihan (dapil) yang digugat parpol ke MK. Meski nantinya semua masuk ranah divisi hukum," kata Alex, Rabu (12/6/2019).

Menurut mantan ketua PPK Kertapati ini, beberapa bukti dan data itu seperti kronologis keberatan saksi, atas hasil yang ada disetiap tingkatan, yang saat ini ada dalam kotak.

"Jadi kita kumpulkan dulu, sehingga kita bisa menangkal gugatan yang ada. Ini sudah kita perintahkan PPK dan PPS yang ada, khususnya berkas data DA1 di PPK dan Kelurahan DAA1, yang dapilnya digugat ke MK," jelasnya.

Alex sendiri optimis jika gugatan yang ada nantinya akan mental di MK, sebab apa yang telah mereka lakukan bersama jajaran yang ada, sudah sesuai aturan dan profesional.

"Kalau kami jelas optimis (gugatan MK ditolak), sebab proses rekap berjenjang sudah dilakukan sesuai aturan. Mengingat jika ada komplain dari saksi dilakukan saat rekap itulah, namun kita tetap akan perhatikan yang bermasalah," tandasnya.

Berdasarkan laporan yang ada, ada beberapa dapil untuk kursi di DPRD Palembang periode 2019- 2024 yang digugat sejumlah parpol ke MK. Yaitu Demokrat di Dapil Sako-Kalidoni- Sematang Borang (Dapil IV) dan Sukarami- AAL- Kemuning (Dapil II).

Kemudian partai Hanura yang menggugat di Dapil IT I- IT II- IT III (Dapil III), serta PBB yang menggugat di Dapil Sako- Kalidoni- Sematang Borang (Dapil IV), dan SU II- Plaju (Dapil V).

Ditambahkan Alex untuk sengketa hasil Pilpres di kota Palembang sendiri, pihaknya mengaku tidak ada laporan ke MK. Meski begitu pihaknya telah menyerahkan hasil Pilpres ke KPU RI melaluo KPI Sumsel jika nantinya dibutuhkan.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved