Pemilu 2019

Gakkumdu Panggil dan Periksa KPU Palembang, Mantan Komisioner : Hilangkan Hak Pilih Bisa Dipidana

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG-KPU Kota Palembang telah menjalani pemeriksaan di Gakkumdu di Polresta Palembang beberapa hari lalu

Gakkumdu Panggil dan Periksa KPU Palembang, Mantan Komisioner : Hilangkan Hak Pilih Bisa Dipidana
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang dua periode Rudianto Pangaribuan 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG-KPU Kota Palembang telah menjalani pemeriksaan di Gakkumdu di Polresta Palembang beberapa hari lalu.

Pemeriksaan itu atas laporan dari Bawaslu Kota Palembang mengenai tidak dijalankannya sejumlah rekomendasi.

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palembang dua periode Rudianto Pangaribuan, menyoroti adanya sejumlah rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palembang yang tidak dilaksanakan KPU Palembang.

Padahal menurut Rudi, mestinya rekomendasi Bawaslu tersebut, haruslah dijalankan karena menyangkut hak konstitusi memilih masyarakat.

Diskominfo Gelar Rapat Evaluasi Penerapan Smart City

"Terlepas apakah warga tak datang ke tempat pemilihan suara (TPS) ataupun hal lainnya, rekomendasi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan suara lanjutan (PSL) harus tetap ditindaklanjuti sesuai undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," kata Rudi, Rabu (12/6/2019).

Diungkapkan Rudi, UU nomor 7 tahun 2017 dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota
KPU, KPU Provinsi, KPU (Kabupaten Kota) PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

“Isi pasal tersebut mengatakan jika Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN. Artinya tak ada alasan tak melaksanakan ajudikasi atau rekomendasi daripada Bawaslu,” terangnya.

Hadapi Gugatan Pileg di Mahkamah Konstitusi, KPU Palembang Sudah Siapkan Semua Berkas

Ditambahkan Rudi, telah jelas jika pasal diatas tidak dilaksanakan pihak KPU Palembang, maka wajar jika pihak kepolisian atau Gakumdu mengenakan KPU Palembang dalam Pasal 510 Undang undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu.

Apabila tak melaksanakan rekomendasi PSU atau PSL artinya menghilangkan hak pilih masyarakat bisa masuk pidana.

“Harusnya ditelusuri kenapa bisa terjadinya PSU atau PSL tersebut. Patut diduga salah satu penyebabnya seperti perangkat TPS yang tidak ada, atau alat kelengkapan yang tidak lengkap, jadi apapun alasannya harus dijalankan rekomendasi Bawaslu itu terlepas masyarakat mau atau tidak datang mencoblos," bebernya.

Terlepas persoalan pendanaan, diungkapkan Rudi hal itu bukan alasan, dan pasti KPU RI (pusat) menyiapkan hal pendanaan, tinggal KPU Palembang lapor ke KPU Sumsel, lalu KPU Sumsel meneruskan ke pusat.

3 Kader Golkar Berpeluang Jadi Ketua DPRD Sumsel, Ini Tanggapan M Yansuri

“Anggaran juga bisa direvisi kok kalau memang mau melaksanakan PSU atau PSL. Dilaksanakan PSU/PSL adalah merupakan kewenangan ajudikasi daripada pihak Bawaslu untuk menyelesaikan persoalan diawal, hingga di pusat KPU RI tak ada masalah lagi,” tutupnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved