Statement Kontroversial Muzakir Manaf Minta Referendum Untuk Aceh, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Baru-baru ini Muzakir Manaf yang lebih dikenal dengan Mualem, menyampaikan wacana referendum untuk Aceh

Statement Kontroversial Muzakir Manaf Minta Referendum Untuk Aceh, Ini Tanggapan Pakar Hukum
SERAMBI INDOENSIA
Kolase foto pakar hukum Mawardi Ismail SH MHum dan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Baru-baru ini Muzakir Manaf yang lebih dikenal dengan Mualem, menyampaikan wacana referendum untuk Aceh. 

Statement Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) yang juga bekas Panglima GAM ini menuai banyak reaksi dan kontroversi.

Pakar hukum yang mantan dosen Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail SH MHum, kepada Serambinews.com (Grup Tribun), Kamis (30/5/2019) menyampaikan pandangannya atas perkara ini.

Kata Mawardi, yang harus diingat adalah dalam MoU Helsinki yang ditindaklanjuti dengan UUPA, para pihak (RI dan GAM) sepakat untuk mewujudkan pemerintahan Aceh secara demokratis dan adil dalam NKRI.

"Jadi referendum bukan pilihan yang disepakati dalam MoU Helsinki. Kalau referendum sekarang diinginkan, maka harus ada upaya konstitusional yang ditempuh dan berarti juga peninjauan kembali MoU Helsinki, yang tidak bisa dilakukan sepihak," ucap mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Pakar hukum Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum menanggapi statement Muzakir Manaf soal referendum.
Pakar hukum Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum menanggapi statement Muzakir Manaf soal referendum. (KOLASE SERAMBINEWS.COM)

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada peluang untuk memperjuangkan referendum melalui Mahkamah Konstitusi, Mawardi menyebut ada upaya yang bisa ditempuh, yakni Mualem harus menggunakan jalur politik.

Misalnya, melalui Partai Aceh dan Gerindra, yang mana Mualem juga menjabat Ketua Dewan Penasehat Gerindra Aceh, untuk melakukan perubahan UUD 1945 agar ide referendum bisa diatur dalam UUD 1945.

"Pada tahun 1985, pernah ada UU Nomor 5/85 yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 6/99. Salah satu alasan pencabutannya karena referendum tidak ada dalam UUD 1945," terang Mawardi.

 

Seperti diketahui, isu referendum muncul dalam acara Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro, yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5/2019).

Pada kesempatan itu, Mualem menyebut keadilan dan demokrasi di Indonesia sudah tidak jelas.

Halaman
1234
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved