Berita Prabumulih

Gagap Teknologi, 6 Pejabat Prabumulih Belum Sampaikan Laporan Harta Kekayaan

Enam pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, terancam akan terkena sanksi penundaan pembayaran gaji, tunjangan hingga kenaikan pangkat

Gagap Teknologi, 6 Pejabat Prabumulih Belum Sampaikan Laporan Harta Kekayaan
Tribun Sumsel/ Edison
Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Enam pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, terancam akan terkena sanksi penundaan pembayaran gaji, tunjangan hingga kenaikan pangkat.

Sebab enam pejabat itu hingga kini belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH kepasa sejumlah wartawan ketika diwawancarai di ruang kerjanya belum lama ini.

"Ada tinggal enam pejabat lagi yang belum menyampaikan laporan itu, sementara yang lain termasuk yang pensiun pada 2018 lalu sudah melaporkan," ungkap Fikri.

Tiga Tahun Tertunda, Pembangunan Gedung Reskrim Polres Prabumulih Dilanjutkan

Fikri menjelaskan, enam pegawai yang belum melaporkan LHKPN tersebut satu orang menjabat sebagai sekretaris camat (sekcam), satu orang menjabat Kepala Bagian (Kabag) dan sisanya menjabat Kepala Bidang (Kabid).

"Kalau tidak melapor bisa terkena sanksi, bisa berupa tunda pembayaran gaji, tunda tunjangan, bisa juga tunda naik pangkat," jelasnya.

Lebih lanjut Fikri mengatakan, terkait hal itu karena harus melapor maka pihaknya melakukan pemanggilan terhadap enam pejabat itu,

Ternyata kendala dihadapi disebabkan masalah teknologi.

Tugu Gading Gajah di Kayuagung Tidak Terawat, Warna Pudar, Banyak Coretan dan Gelap Malam Hari

"Indikasinya mereka tidak paham cara pengisian di sistem, misal masalah pajak atau harga jual dan lainnya yang tidak tercentang maupun tak diisi sehingga membuat pelaporan tidak masuk," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menerangkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada Dadan Kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) agar membantu para pejabat itu untuk pelaporan LHKPN sehingga selesai.

"Agar yang paham tolong diajari karena ada password perorangan dan pengirimannya juga tidak manual," ungkapnya seraya mengatakan berkas enam pejabat telah lengkap tapi tak bisa input di sistem.

Hal yang sama disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Prabumulih, H Asymuni Hambali kepada wartawan.

27 Mei Insentif Beras Diserahkan ke ASN dan Honorer Pemprov Sumsel

Menurut Asymuni, para pejabat tersebut bukan tidak mau melaporkan harta kekayaan namun terkendala cara pelaporan namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tak sampai ke sistem.

"Jadi mereka telah melakukan pengisian dan penyampaian, mereka pikir sudah terkirim namun ternyata ada kendala dan itu tidak diperiksa."

"Kita telah lakukan pemanggilan dan kita telah meminta BKPSDM membantu para pejabat itu melakukan pelaporan," bebernya.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved