Berita Prabumulih

Pejabat dan Pegawai Prabumulih Dilarang Mudik Pakai Mobil dan Motor Dinas dan Terima Parsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Pemerintah kota Prabumulih melarang para pejabatnya membawa mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1440 Hijriah

Pejabat dan Pegawai Prabumulih Dilarang Mudik Pakai Mobil dan Motor Dinas dan Terima Parsel
Tribun Sumsel/ Edison
Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Pemerintah kota Prabumulih melarang para pejabatnya membawa mobil dinas untuk mudik Idul Fitri 1440 Hijriah.

"Tahun ini pegawai negeri khususnya para pejabat tidak diperbolehkan membawa mobil dinas untuk mudik lebaran," tegas Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikriketika diwawancarai sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/5/2019).

Menurut Fikri, pihaknya tidak memperkenankan mobil maupun motor dinas dibawa mudik sesuai dengan edaran dan himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan ke pemerintah daerah.

"Selain tak boleh membawa mudik lebaran, imbauan itu juga tidak boleh memberi dan menerima parsel lebaran. Itu sesuai dengan imbauan KPK," kata pria yang tiga periode menjadi ketua DPC PDIP kota Prabumulih itu.

Ini Dampak Konsumsi Makanan Mengandung Formalin, Dinkes OKI Terus Razia

Fikri menuturkan, pegawai maupun pejabat masih nekat membawa mudik kendaraan dinas maka pihaknya tidak bertanggungjawab jika terjadi hal-hal tidak diinginkan.

Mereka hendaknya memperbaiki kendaraan jika mengalami kerusakan ketika dibawa.

"Jika masih nekat silahkan tanggung sendiri kalau ada apa-apa di jalan, perbaiki kalau ada kerusakan di mobil dan minyak beli sendiri, kita tidak mau tanggungjawab, sudah kami ingatkan," tuturnya.

Lebih lanjut suami Hj Reni Indayani Skm itu menjelaskan beberapa tahun terakhir pihaknya masih memperbolehkan pegawai membawa mudik kendaraan dinas namun karena mendapat imbauan dari KPK maka pihaknya menyampaikan larangan itu.

Toko Kue Cahaya Baru di Lorong Cianjur Palembang Mulai Ramai, Lebih Murah dan Banyak Pilihan

"Kita sebetulnya tidak sependapat karena kendaraan dinas melekat dengan jabatan, selain itu jabatan merupakan kebanggan atas keberhasilan apalagi ketika dibawa mudik lebaran, kami pikir sah saja dan tidak ada unsur korupsinya apalagi minyak beli sendiri dan rusak diperbaiki sendiri," bebernya.

Fikri menambahkan, dengan dilarang dibawa mudik lebaran itu justru dikhawatirkan akan membuat para pejabat nantinya malah memasang plat palsu untuk membawa mobil mudik.

"Selain itu membawa mudik lebaran merupakan kebanggan, banyak orang kaya tapi belum tentu bisa pakai mobil plat merah," tambahnya.

Selain itu mobil dinas dibawa mudik secara tak langsung mempromosikan pemerintah kota Prabumulih karena kelihatan kode dari plat nomor.

Penulis: Edison
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved