Polemik PBB Palembang

Ombudsman Bentuk Tim Peninjau Ulang, Bagaimana Kebijakan Kenaikkan PPB Palembang Bisa Terjadi

Ombudsman bergerak cepat dengan memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkait kenaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Ombudsman Bentuk Tim Peninjau Ulang, Bagaimana Kebijakan Kenaikkan PPB Palembang Bisa Terjadi
Tribun Sumsel/ Tiara Anggraini
Kepala perwakilan ombusdman Sumatera Selatan (kiri) M Adriana A 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Ombudsman bergerak cepat dengan memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terkait kenaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pejabat Pemkot yang datang ke Kantor Ombudsman, Jumat (17/5/2019) diantaranya, Asissten III Agus Kelana, dan Kepala Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja.

Kepala perwakilan ombusdman Sumatera Selatan (Sumsel) M Adriana A mengatakan, kenaikan PBB ini sudah menjadi perhatian publik jadi ada dua sistem alasan memanggil pemerintah kota untuk datang.

"Pertama karena banyaknya keluhan masyarakat yang langsung menghubungi kita dan di sosial media, dan yang kedua adalah inisiatif kita ombudsman sendiri," tambahnya.

Wapres JK Bertemu Presiden IOC, Sampaikan Keseriusan Indonesia Ingin Jadi Tuan Rumah Olimpiade

Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lagi mengenai pembahasan ini dan akan keluar Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP)

"Nantinya kita akan bentuk tim peninjauan ulang, dan memanggil para ahli dalam melihat kenaikan ini baru dapat disimpulkan dan diputuskan," katanya.

"Dan di laporan hasil pemeriksaan atau LHAP, dan di sana ada hasil apa saja yang seharusnya dilakukan walikota," tambahnya.

Setelah itu akan ada monitoring atau pengamatan hasil LAHP yang harus dilakukan oleh pemerintah kota terutama Walikota.

"Kalau hasil itu tidak di jalankan atau ditemukan hal lainya, maka kita akan lapor ke ombudsman pusat," katanya.

Cara Daftar Berobat di RS Siloam Palembang untuk Pasien Rawat Jalan, Ini Nomor Call Center

"Dan ombudsman pusat akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Kemendagri setelah itu Kemendagri lah yang akan memecat sementara walikota, atau tidak itu prosedurnya," tambahnya.

Halaman
123
Penulis: Tiara Anggraini
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved