Aliansi Caleg DPRD Demo Bawaslu Prabumulih, Beberkan Money Politik dan Caleg Dimintai Uang

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Puluhan masyarakat dan aliansi calon legislatif DPRD Prabumulih, berunjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Prabumulih, Kamis (16/5/2019) sekitar pukul 10.00.

Dengan membawa spanduk, karton dan bendera, puluhan massa Aliansi Caleg DPRD kota Prabumulih anti money politik itu dijaga ketat puluhan anggota Polres Prabumulih.

Adapun beberapa tuntutan para pengunjuk rasa antara lain meminta bawaslu mengusut tuntas indikasi money politik pada pemilihan legislatif 2019 karena tidak sesuai UU nomor 7/2017.

Meminta Bawaslu menindaklanjuti aduan dugaan money politik yang tidak diproses dan rapat dengan Gakumdu dilakukan Bawaslu ternyata tidak menunjukkan risalah pertemuan dan surat tidak ada nomor.

Tidak hanya itu, para pendemo yang telah melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahkan meminta agar para komisioner Bawaslu Prabumulih dicopot.

Massa menilai komisioner tidak berkompeten dan tidak memproses banyaknya laporan.

Dengan berbagai masalah tersebut para pengunjuk rasa meminta agar dilakukan pemilihan suara ulang untuk Pileg di kota Prabumulih.

"Indikasi money politik sangat masif di kota Prabumulih dan sudah banyak dilaporkan ke bawaslu, saksi, bukti dan penerima ada tapi tidak diproses serta tidak ditindaklanjuti bawaslu satupun," ungkap Indarto, pendemo yang juga merupakan caleg nomor 1 Berkarya dapil 2 Cambai-Utara.

Indarto menegaskan, buat apa ada bawaslu di kota Prabumulih jika money politik dilakukan masif namun tidak ada satupun di proses.

Bahkan parahnya ada oknum anggota Bawaslu kecamatan mendatangi caleg-caleg meminta sejumlah uang.

"Saya caleg nomor satu partai Berkarya tidak melakukan money politik tapi sebelum pileg lalu ada anggota panwaslu datang ke rumah saya mengatakan saya money politik, bahkan mereka meminta uang Rp 2 juta jika ingin aman. Ini sudah tidak benar," tegasnya.

Hal sama disampaikan Ketua Partai Perindo Prabumulih, Isman Suryadi menegaskan pihaknya meminta komisioner bawaslu dicopot karena dinilai tidak profesional dan apa yang menjadi tuntutan hanya dijawab tidak memenuhi syarat (TMS).

"Bawaslu kami nilai tidak profesional dan menjawab surat hanya dengan TMS padahal kami sudah koordinasi dengan Bawaslu Sumsel dan laporan tidak kadaluarsa, selain itu surat diberikan tidak bernomor dan tidak menjelaskan risalah rapat,:

"Kami sudah datang melapor sesuai prosedur tapi apa jawaban bawaslu tidak profesional, memalukan," tegasnya dalam orasi.

Isman Suryadi mengatakan, unjuk rasa dilakukan pihaknya bukan hanya untuk pribadi tapi untuk kota Prabumulih disebabkan jika saat ini money politik mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu maka kedepan bisa mencapai Rp 1 juta harga satu suara warga.

"Jika itu terjadi maka akan mempengaruhi pembangunan kota Prabumulih, caleg yang jadi dari money politik akan lebih dulu memikirkan modal kembali dari pada memikirkan kemajuan kota Prabumulih."

"Kami juga telah melaporkan Bawaslu Prabumulih ke DKPP dan tinggal menunggu jadwal sidang," katanya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi didampingi dua komisioner lainnya ketika menghadapi pendemo menuturkan apa yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan aturan.

Dijelaskan tiga komisioner bekerja tidak sendirian namun ada Gakumdu.

"Kita komisioner didampingi kepolisian dan kejaksaan yang ada di Gakumdu, kenapa tidak memenuhi syarat karena sudah sesuai aturan yang ada."

"Jadi semua sesuai UU no 7/2017 dan Perbawaslu (peraturan badan pengawas pemilu), kami tidak akan berani menyimpang dari jalur hukum karena kita negara hukum ada aturan main sesuai hukum," bebernya dihadapan pendemo.

Aksi unjuk rasa itu sendiri berlangsung dengan aman dan kondusif. Para pendemo bubar setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan jawaban dari para anggota Bawaslu Kota Prabumulih.