Berita Palembang

617 Desa Belum Punya Kantor, Dirjen Perbendaharaan Sumsel Bingung Bagaimana Mau Kelola Dana

617 Desa Belum Punya Kantor, Dirjen Perbendaharaan Sumsel Bingung Bagaimana Mau Kelola Dana

617 Desa Belum Punya Kantor, Dirjen Perbendaharaan Sumsel Bingung Bagaimana Mau Kelola Dana
TRIBUNSUMSEL.COM/RETNO WIRAWIJAYA
Ilustrasi Kantor 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Dialog Khusus Pengelolaan Keuangan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provonsi Sumsel, menjelaskan dari 2.853 desa yang ada di Sumsel masih ada 617 desa yang belum memiliki kantor desa.

"Desa yang tidak punya kantor desa itu buat saya miris. Namanya desa itu seharusnya ada kantor desa. Tiba-tiba disini saya lihat kok masih ada yang nggak punya kantor desa, itu membuat saya sedih," ujarnya.

Naikan PBB Tanpa Sosialisasi, Besok Walikota Dipanggil Ombudsman dan Didemo Masyarakat Palembang

Ia pun mengatakan, bahwa kantor desa itu suatu konstitusi terkecil yang difasilitasi sebagai tempat masyarakat untuk menelurkan pendapat dan lain-lain.

Kalau nggak punya kantor desa bagimana mau mengelola keuanganya dan mau janjianya.

"Sejak awal saya melihat itu, maka akan saya kumpulkan semua pihak yang terlibat untuk menyepakati tentang langkah apa yang akan dilakukan kedepan. Targetnya semua desa punya kantor desa," katanya.

Menurutnya, selama ini untuk desa yang tidak punya kantor kebanyakan mengelola dana desanya dari rumah sekan-akan kantornya di rumah, biasanya itu di rumah kades.

Seperti halnya di Empat Lawang dari 147 desa, satupun belum ada kantor desanya.

"Sebenarnya secara prinsip desa itu punya uang. Uang itu harusnya bisa digunakan untuk membangun kantor desa.

Saya yakin masih memungkinkan, tapi karena tidak ada aturan yang jelas untuk menggunakan uang dana desa untuk membangun kantor desa makanya mereka menahan diri takut salah," ceritanya

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau menurut normatifnya sebuah pemerintahan harus punya kantor, maka untuk itu wajib ada kantor desa.

Maka alternatifnya diharapkan Kemendes bisa merubah peraturan yang ada.

"Kan ada program prioritas dana desa, nah diharapkan bisa dimasukan desa yang belum punya kantor desa bisa menggunakan dana desa.

Lalu alternatif lainnya saya ingin mengajak pemerintahan mulai dari Kabupaten/Kota hingga Gubernur agar sepat mengajukan ke pusat sebagai usulan mengalokasikan dana untuk membuat kantor desa," cetusnya

Menurut data yang ada kasus desa tidak memiliki kantor desa bukan hanya di Sumsel tapi dari 74 ribu desa masih ada 10 ribu desa belum memiliki kantor desa.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved