Pemilu 2019

Warga Sudah Tidak Percaya Jadi Alasan 5 Komisioner KPU Empat Lawang Dinonaktifkan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Lima Komisioner KPU Empatlawang resmi di non aktifkan sementara oleh KPU RI

Warga Sudah Tidak Percaya Jadi Alasan 5 Komisioner KPU Empat Lawang Dinonaktifkan
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Lima Komisioner KPU Empatlawang resmi di non aktifkan sementara oleh KPU RI.

Sedangkan untuk rekapitulasi suara di Kabupaten Empatlawang dipindahkan dan diambil alih langsung oleh Komisioner KPU Sumsel.

Komisioner KPU Empat Lawang yang di nonaktifkan terdiri dari Ali Amin (Ketua) dan anggotanya Abu Yamin, Deby Yosiana, Hendra Gunawan dan Eskan Budiman.

“Komisioner Empat Lawang dinonaktifkan, awalnya hanya menggunakan tempat saja di sini, tetapi kita dapat rekomendasi dari Bawaslu untuk mengambil alih,” kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana ditemui di KPU Sumsel, Sabtu (12/5/2019).

Penonaktifan sementara Komisioner KPU Empatlawang menurutnya, sampai tahapan rekapitulasi tingkat nasional selesai tanggal 22 Mei.

Wabup Empat Lawang Yulius Maulana : Tunggu Hasil KPU Sumsel

“Alasan penonaktifan komisioner KPU Empatlawang, karena jika kita harus meneruskan itu sudah tidak ada kepercayaan masyarakat Empatlawang."

"Misalnya mereka kami pindahkan ke sini rekapnya tapi saksi-saksinya masih tidak mau, akhirnya molor-molor akhirnya enggak selesai rekapitulasi sehingga kami putuskan , SK-nya dari KPU RI,” ucapnya.

KPU Sumsel juga, jelas Kelly, merencanakan, Minggu (12/5/2019) melakukan rapat rekapitulasi untuk Kabupaten Empat Lawang, karena sudah selesai di tingkat kabupaten.

Sebenarnya, sambung Kelly, protes atau keberatan yang muncul itu bukan lagi ranahnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat provinsi.

Kericuhan Rekapitulasi di KPU Empat Lawang, Saksi Nasdem Beberkan Suara 3 Parpol Ini Berubah

Karena beberapa yang diajukan itu sebenarnya sudah diajukan pada tingkat kabupaten dan sudah diselesaikan.

Hanya saja, saksi parpol itu tetap membawa keberatan tersebut sampai di KPU Provinsi.

“Misalnya ada keberatan yang dilakukan salah prosedur, mereka memberikan keberatan itu diakhir setelah rapat pleno ditetapkan."

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved