Ini Rincian Lengkap Laporan LPPDK Pemilu 2019 di Sumsel, PKS Sumsel Tertinggi dengan Rp 5,9 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel mencatat, 16 parpol peserta pemilu 2019 di Sumsel, telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Ini Rincian Lengkap Laporan LPPDK Pemilu 2019 di Sumsel, PKS Sumsel Tertinggi dengan Rp 5,9 Miliar
IST
Ini Rincian Lengkap Laporan LPPDK Pemilu 2019 di Sumsel, PKS Sumsel Tertinggi dengan Rp 5,9 Miliar 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumsel mencatat, 16 parpol peserta pemilu 2019 di Sumsel, telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada batas waktu yang ditetapkan.

"Semua partai sudah melaporkan LPPDKnya ke KPU Sumsel," kata komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan pengawasan, Hepriyadi, Minggu (5/5/2019).

Sementara untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Sumsel, terdapat 2 dari 33 calon yang tidak melaporkan LPPDKnya.

Yaitu, Micha Cassiovia (nomor urut 43) yang merupakan istri ketua DPD II Golkar Sumsel M Hidayat, dan Charma Afrianto (nomor urut 29).

"Yang tidak menyerahkan LPPDK, maka tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih, jika memang terpilih nantinya," ucap Hepriyadi, seraya hal itu diatur dalam pasal 68 Ayat 1 dan Ayat 2 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye.

Sebagaimana diubah pada PKPU 34/2018 tentang perubahan kedua dan atas peraturan PKPU 24/2018 tentang dana kampanye dan tercantum juga dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dijelaskan Hepriyadi, setelah laporan diterima pihak KPU Sumsel, laporan tersebut akan segera diteruskan ke Konsultan Akuntan Publik (KAP) melalui KPU Pusat.

"Selama 30 hari kedepan, Laporan Dana Kampanye akan diaudit olah kantor akuntan publik. Nanti akan dinilai LPPDK partai dan calon DPD ini, apakah patuh atau tidak patuh," ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa laporan tersebut merupakan laporan semua penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, termasuk laporan Calon Legislatif.

"Nanti mereka yang akan menelitinya. Konsekuensi bagi yang tidak patuh, meski mereka terpilih, mereka bisa batal untuk dilantik," paparnya.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Kharisma Tri Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved