Apakah Program Sekolah Gratis Masih Ada? Ini Penjelasan Gubernur Sumsel Herman Deru

Ini Penjelasan Gubernur soal sekolah gratis. Puluhan aksi dari Cilayung Plus Kota Palembang ini diterima langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Prawira Maulana
LINDA/TRIBUNSUMSEL.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menemui para aksi dari organisasi Cipayung Plus Kota Palembang di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (2/5/2019) 

Penjelasan Gubernur Herman Deru Soal Sekolah Gratis, Apakah Masih Ada?

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Di Hari Pedidikan Nasional, Cipayung Plus Kota Palembang yang merupakan gabungan LMND, HMI, PMKRI, GMKI, PMII dan KMHDI melakukan aksi di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Kordinator Aksi Edho Rizki menyampaikan tuntutan aksinya, diantaranya yaitu wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Lalu gratiskan 27 sekolah yang berbayar.

Puluhan aksi dari Cilayung Plus Kota Palembang ini diterima langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Perlu saya jelaskan, di kepemimpinan sebelumnya ada keterlambatan transfer. Sehingga komite dan sekolah mengambil kebijakan untuk memungut," ujarnya, Kamis (2/5/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk tahun ajaran baru 2019 ini akan ada sistem clusster.

Dimana ada sekolah yang gratis dan berbayar. Dari 437 sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumsel ada 27 sekolah di Kabupaten/Kota yang mandiri.

"Sekolah yang mandiri itu ada fasilitas seperti AC, ada asrama, makan siang dan lain-lain. Bagiaman mau gratis, kan mau bayar listrik dan lain-lain. Kalau sekolah yang mandiri ini digratiskan juga nanti akan ada yang tidak balance," ungkapnya.

Namun meskipun begitu sekolah tersebut tetap diusulkan untuk diberikan dana sekolah Rp 58 ribu per siswa, sisanya harus kesepakatan antara komite, orang tua dan guru untuk menentukan besaran biaya sekolah yang diketahui Disdik, karena akan dilihat dulu sesuai atau tidaknya. Kalau ketinggian tidak boleh juga.

"Tapi di sekolah mandiri tersebut juga ada kuota 20 persen untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu. Jadi sekolah gratis itu tetap jalan, tapi kita tidak boleh tutup mata. Kalau kita paksakan dengan uang Rp 58 ribu itu untuk 27 sekolah tersebut maka kegiatan belajar mengajarnya akan tergangu," bebernya.

HD pun mengakui, bahwa jumlah guru yang ada di Sumsel juga masih kurang. Bahkan terkadang untuk bayar guru-guru honorer itu pakai uang program sekolag gratis dari Pemprov dan lain-lain.

Sementara itu di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Widodo didampinggi Kabid SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Bonny Safrian menambahkan, bahwa ada 27 sekolah dari Kabupaten/Kota yang mandiri dan tiga sekolah yang bentukan Provinsi Sumsel. Namun untuk SMA Sumsel memang dari awal gratis.

"Jadi totalnya ada 29 sekolah yang mandiri. Untuk di sini yaitu SMA Negeri 17 dan SMA Negeri I. Artinya dari 437 sekolah tak sampai 10 persen yang berbayar," jelasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved