Hasil Ijtima Ulama 3 di Bogor : Tuntut Capres-Cawapres Jokowi-KH Maruf Amin Didiskualifikasi

Hasil Ijtima Ulama III yang digelar di Bogor mengarah kepada upaya hukum untuk mengusut pelanggaran Pemilu yang dilakukan pasang calon 01, Jokowi-KH M

Hasil Ijtima Ulama 3 di Bogor : Tuntut Capres-Cawapres Jokowi-KH Maruf Amin Didiskualifikasi
Tribunnewsbogor.com/ Naufal Fauzy
Hasil Ijtima Ulama 3 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRUBUNNEWSBOGOR.COM, BABAKAN MADANG - Hasil Ijtima Ulama III yang digelar di Bogor mengarah kepada upaya hukum untuk mengusut pelanggaran Pemilu yang dilakukan pasang calon 01, Jokowi-KH Maruf Amin

Salah satu Pakar Hukum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional III, Munarman menjelaskan bahwa pertemuan di Hotel Lorin bersama para ulama salah satunya adalah mengarah kepada upaya menempuh melalui saluran hukum sesuai mekanisme hukum UU Pemilu Tahun 2017.

Sebab, pihaknya menilai bahwa ada dugaan pelanggaran secara Struktur, Sistematis dan Masif (STM) dalam Pilpres 2019 yang dilakukan oleh pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin

 Ia menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran secara TSM ini akan diadukan kepada Bawaslu kemudian dilakukan pemutusan dan dieksekusi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga terlapor akan diberi sanksi.

"Paslon yang melaksanakan itu, yang melakukan kecurangan itu akan terkena sanksi, menurut ayat 4 dan ayat 5 adalah diskualifikasi"

"Pembatalan calon dalam bahasa UU-nya. Itu sanksi yang terberat," kata Munarman dalam jumpa pers di Hotel Lorin, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (1/5/2019).

Apabila nanti mekanisme hukum ini berjalan, kata dia, secara UU ada pembatalan pasangan calon, maka tentu saja karena hanya ada dua calon maka calon yang satunya dinyatakan sebagai pemenang.

Ia mengaku bahwa pihaknya juga sudah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran yang dinilai sistematis, terstruktur dan masif tersebut.

Serta pelaporannya akan dilakukan oleh tim pemenangan dalam hal ini adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Jadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif ini adalah mengadopsi dari unsur pelanggaran HAM yang berat sebetulnya, dan itu sudah pernah kita lakukan dan itu insya Allah kita memiliki bukti tentang itu"

"Cuma buktinya apa, di sini strateginya, tidak mungkin kita buka. Tapi kalau ditanya apakah kita memiliki bukti?, kita memiliki bukti tentang itu dan kita sedang terus bekerja mengumpulkan itu," terangnya.

"Artinya kita sekarang ini (Ijtima Ulama III) mengumpulkan para ulama seluruh Indonesia dalam rangka meminta pendapat dan masukan dari para ulama seluruh Indonesia, dari berbagai kota dan kabupaten, kemudian kita juga meminta input data termasuk data-data kecurangan," sambung dia.

Terkait adanya pergerakan umat yang disebut people power, Munarman menjelaskan bahwa gerakan ini dilakukan untuk mendorong Bawaslu dalam memeriksa kecurangan-kecurangan yang akan dilaporkan.

Dia menegaskan bahwa siapa pun yang menyatakan gerakan massa ini adalah inkonstitusional, ini datang dari orang yang tidak paham dengan mekanisme hukum di Indonesia serta tuntutannya juga jelas yakni diskualifikasi paslon 01.

"People power itu adalah gerakan massa untuk mendorong supaya Bawaslu menggunakan kewenangannya, supaya membuktikan, memeriksa berbagai macam kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini, sehingga tuntutan kita mengarah sekarang ke dalam pembatalan calon 01. Itu sesuai mekanisme undang undang, itu bukan perbuatan pidana, itu bukan makar, itu bukan inkonstitusional, itu sangat konstitusional, legal formal," ungkapnya.

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Ijtima Ulama III Bahas Kecurangan Pilpres 2019, Paslon 01 Dituntut Didiskualifikasi, http://bogor.tribunnews.com/2019/05/01/ijtima-ulama-iii-bahas-kecurangan-pilpres-2019-paslon-01-dituntut-didiskualifikasi.

Editor: M. Syah Beni
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved