Breaking News:

Dana Desa

Kades di OKU Pakai Dana Desa Beli Avanza, Menteri Desa : Kebanyakan Kesalahan Administratif

Zu disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa (DD) untuk kepentingan pribadi membeli mobil

Tribun Sumsel/ Linda Trisnawati
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan Gubernur Sumsel Herman Deru usai Workshop Nasional Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Membangun Kemandirian Desa Melalui Bumdesa di Hotel Horison Ultima, Rabu (27/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kasus korupsi dana desa yang dilakukan ZU (42 tahun), Kepala Desa Ulak Lebar Non Aktif, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), mendapatkan banyak perhatian warga.

Zu menggelapkan dana desa untuk membeli avanza, pengobatan pribadi dan keperluan lainnya.

Zu disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN RI tahun anggaran 2017 untuk kepentingan pribadi membeli mobil.

Terkait adanya penyalahgunaan dana desa di Sumatera Selatan menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, kebanyakan kasus seperti itu hanya kesalahan administratif saja.

Update Perampokan Nyoman Sukarno di OKU Timur: Kapolres Turun Periksa TKP, Pelaku Cukup Rapi

Detik-detik Ahmad Dhani Menangis di Pengadilan Tak Bisa Hadir di Perayaan Ulang Tahun Safeea Ahmad

"Kebanyakan kasus-kasus yang ada itu karena kesalahan adiministratif. Jadi makanya kita adakan pendampingan terkait penggunaan dana desa," ujarnya usai Workshop Nasional Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Membangun Kemandirian Desa Melalui Bumdesa di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (27/2/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa untuk mekanismenya sudah ada.

Jadi kalau ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa dilaporkan di inspektorat Kabupaten/Kota setempat.

Lalu inspektorat Kabupaten/Kota akan memproses, kalau memang ada penyelewengan dan nantinya akan dilaporkan ke penegak hukum. Atau bisa juga langsung dilaporkan ke penegak hukum.

"Kita lihat tata kelola dana desa di Indonesia ini jauh lebih baik dan banyak diakui dunia. Di tahun 2015 penyerapan dana desa 82 persen dan di tahun 2018 penyerapanya 99 persen,"

Halaman
123
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved