Breaking News:

Berita Palembang

Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Duduk Bersama Atasi Operasional LRT

Gubernur Sumsel Herman Deru menolak pihaknya memberikan subsidi Rp 150 miliar untuk operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang

Editor: Siemen Martin
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru Ajak Masyarakat Palembang Gunakan Moda LRT 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Herman Deru menolak pihaknya memberikan subsidi Rp 150 miliar untuk operasional Light Rail Transit (LRT) di Palembang.

Hal itu terkait pernyataan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang mengusulkan agar subsidi operasional Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel beserta Pemerintah Kota Palembang.

Universitas UIN Raden Fatah Palembang Pastikan Korban Pembunuhan di Muara Enim Mahasiswinya

BREAKING NEWS, Mahasiswi Ditemukan Tewas Tanpa Pakaian di Desa Menanti Kelekar Muaraenim

Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini mencoba meluruskan kalau LRT yang selama ini dibangga-banggakan jelang Asian Games lalu bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara.

"Dari angkutan itukan mendapat untung juga. Jadi jangan ketika rugi, dilempar ke kita yang disuruh bayar. Dak mau saya," tegas menantu mantan Walikota Palembang H Husni usai rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/1/2019).

 

Menurutnya, uusulan yang disampaikan anggota Komisi V DPR RI tidak seharusnya serta merta disampaikan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan penerintah daerah.

"Jika DPR RI punya inisiatif seperti itu harusnya berkoordinasi dan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov Sumsel maupun Kota Palembang," ujarnya.

Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MH menambahkan, agar pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.

"LRT ini aset negara, sehingga tidak ada tanggung jawab daerah untuk membantu biaya operasional maupun lainnya. Tapi kita sebagai daerah yang sudah mendapatkan pembangunannya ada kewajiban membantu dan memberikan solusi agar masalah biaya operasional ini bisa tertutupi," kata Gantada.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Kehormatan juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan kajian khusus.

 Pertama bagaimana pihak PT KAI selaku operator dapat menarik minat masyarakat agar menggunakan LRT sebagai moda transportasi.

Kedua pemerintah daerah bisa menjadikan LRT ini sebagai salah satu wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke Palembang

"Operator harus meningkat sosialisasi. Nanti kita bicara juga dengan kota Palembang mungkin bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menjadi pendapatan untuk membantu biaya operasioal," kata pria yang akrab disapa Antak.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved