Berita Gubernur Sumsel

Menteri, Bupati dan Masyarakat Dukung Pergub Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum

Kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru melarang angkutan batubara di jalan umum didukung semua pihak

Menteri, Bupati dan Masyarakat Dukung Pergub Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum
Humas Pemprov Sumsel
Kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru melarang angkutan batubara di jalan umum didukung semua pihak 

Cik Ujang Bupati Lahat terpilih juga tak mau ketinggalan berkomentar.

Menurutnya masyarakat pasti mendukung kebijakan yang berpihak kepada mereka. Sehingga wajar jika kebijakan pak Gubernur HD ini disambut antusias di mana mana.

"Saya sudah survey ke lapangan dan bertemu banyak masyarakat semua menyambut gembira Pergub yang melarang angkutan batubara di jalan umum ini.

Kepada teman teman pengusaha saya yakin juga akan mematuhi Pergub baru yang menjalankan Perda yang sudah mengatur bahwa angkutan batubara harus di jalur khusus" ujarnya.

Bukan hanya eksekutif yang menyatakan dukungan atas keputusan Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD). Legislatif juga menyatakan dukungan yang sama.

Seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih, H Ahmad Palo SE. Dikatakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, langkah gubernur melarang truk angkutan batu bara melintas di jalan umum sudah sangat tepat.

Sebab, keberadaan angkutan batu bara kerap menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalulintas dan kerusakan jalan.

"Selain menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan dan kecelakaan lalulintas, angkutan batu bara menjadi salah satu penyebab maraknya aksi pungutan liar (pungli) atau pemalakan di Kota Prabumulih," ungkapnya.

Demikian juga DPRD Muaraenim melalui Wakilnya Jonidi, menyatakan bahwa keputusan gubernur sudah tepat.

"Dengan dicabutnya keputusan Pergub No 23 Tahun 2012 tersebut tingkat kenyamanan dan keamanan lalu lintas di jalan raya sangat di rasakan oleh pengguna jalan saat ini.

Semoga saja keputusan Gubernur tersebut akan tetap berlaku sampai masa jabatan Gubernur berakhir," tegasnya disambut riuh tepuk tangan peserta rapat paripurna istimewa Kamis (22/11).

Begitupun DPRD Lahat juga menyatakan kesiapannya mendukung penuh keputusan tersebut. DPRD Lahat menilai, keputusan itu sangat berpihak atas kepentingan masyarakat secara umum.

"Kami selaku dewan akan mendukung sepenuhnya. Kita tetap mengacu pada putusan gubernur," tegas Ketua DPRD Lahat, Samarudin.

Politis PDI Perjuangan ini mengaku banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan batubara. Namun, jauh lebih banyak masyarakat yang dirugikan atas aktifitas angkutan batubara ini.

Di kalangan legislatif provinsi, Edi Riyanto anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Nasdem juga secara resmi sudah menyatakan dukungannya di sidang paripurna DPRD Sumsel pekan lalu.

Menurutnya larangan angkutan batubara melintas di jalan umum memang sudah jelas sehingga tak ada alasan untuk tidak didukung sepenuhnya.

Ketua DPRD Kota Palembang Darmawan pun mengungkapkan hal yang sama. "Saya mengapresiasi langkah gubernur mencabut Pergub 23/2012.

Tentu beliau selaku kepala daerah telah melakukan pertimbangan terkait langkahnya tersebut.

Saya sangat apresiasi putusan gubernur tersebut yang dibungkus dengan mencari solusi alternatif yang saling menguntungkan dan tak merugikan masyarakat dan sopir serta pengusaha batubara," ucap Darmawan.

Sebelumnya Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumsel Prof. Erika Buchari sepakat bahwa angkutan batubara harus melewati jalan khusus.

"Sekarang coba dipikir, mereka (pengusaha) bisa mendapat keuntungan sampai satu triliun,

sedangkan jalan umum yang digunakan oleh banyak orang mungkin hanya puluhan milyar (biaya pembuatan). Mereka mau menggunakan jalan umum yang cuma puluhan milyar itu, sedangkan penghasilan mereka triliunan,” tambah Prof Erika.

Sebenarnya menurut Prof Erika selain jalir darat, Sumsel memiliki potensi angkutan batubara yang seharusnya dimaksimalkan.

Moda tersebut adalah angkutan sungai bagi muatan bertonase besar.

Di tempat berbeda tokoh masyarakat Sumsel yang juga Gubernur Sumsel periode 2003-2008 Syahrial Oesman sangat mendukung dengan kebijakan HD melarang truk batubara di jalan umum.

"Ini menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat yang selama 10 tahun ini tidak dihiraukan. Karena itulah wajaar jika masyarakat menyambut dengan suka cita.

Buktinya dimana mana kebijakan HDMY itu disambut gembira. Rakyat memang sudah lama menunggu " tegasnya.

Begitu juga yang diutarakan Eddy Ganepo, Ketua Umum DPP Kadin. Dikatakannya kebijakan Gubernur HD pasti sudah melalui pertimbangan yang matang dan mempertimbangkan berbagai aspek.

" Kami sangat mendukung kebijakan itu dan meminta kalangan dunia usaha mendukungnya. Niat dan tujuannya Pak Gubernur sangat mulia dan bukan mematikan usaha pihak tertentu.

Jika belum sempurna wajar saja karena ke depan pasti akan ada penyempurnaan. Yang jelas ini kebijakan berani dan pro rakyat" tegasnya.

Tokoh NU Sumsel KH. Amirudin Nahrowi juga tak ketinggalan angkat bicara terkait kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru tersebut.

Menurutnya sudah selayaknya kebijakan Gubernur Sumsel yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak didukung. Terlebih keberadaan angkutan batubara ini meresahkan banyak warga.

"Mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi keputusan gubernur itu harus kita dukung sepenuhnya. Karena ini mengakomodir kepentingan rakyat banyak bukan segelintir orang," tutupnya.

Sementara itu pada kesempatan berbeda Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Zulkarnain Adi Negara dengan tegas mengatakan siap mengamankan implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Mereka kata Zulkarnain tidak akan segan menindak siapa yang melanggar aturan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentunya.

Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved