Berita Pagaralam

Tahun 2019 Pemkot Pagaralam Kurangi Jumlah TKS dan Honorer

Pemkot Pagaralam harus mengeluarkan dana sekitar 15 miliar per tahun hanya untuk membayar honor TKS

Tahun 2019 Pemkot Pagaralam Kurangi Jumlah TKS dan Honorer
Ist
Ilustrasi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGARALAM - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam mendata ulang jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ada di lingkungan Pemkot Pagaralam cukup beralasan. Pasalnya saat ini terdata sekitar 3.000 TKS dan tenaga kerja kontrak non-PNS.

Pemkot Pagaralam akan melakukan seleksi ulang bagi TKS dan tanaga kontrak pada 2019 mendatang dan akan menerima sesuai kebutuhan.

Selian alasan banyaknya TKS dan tenaga kontrak yang ada, alasan lain Pemkot melakukan pendataan ulang yaitu besarnya dana dikeluarkan untuk honor ribuan TKS tersebut yaitu sekitat Rp15 miliar pertahun.

Wakil Walikota Pagaralam, Muhammad Fadli mengatakan, berdasarkan laporan Badan Keuangan Daerah (BKD) setiap tahunnya Pemkot Pagaralam harus mengeluarkan dana sebesar Rp15 miliar untuk menggaji sekitar 3.000 orang tenaga kerja non PNS yang tersebar diberbagai dinas dan instansi dilingkup pemerintah kota.

"Kami mendapat laporan dari dinas keuangan bahwa Pemkot Pagaralam harus mengeluarkan dana sekitar 15 miliar per tahun hanya untuk membayar honor TKS. Angka tersebut dinilai cukup fantastis," ujarnya, Kamis (15/11/2018).

Bahkan angka tersebut tidak sesuai jika dibandingkan dengan kerja mereka yang juga kadang sering tidak hadir.
Dijelaskannya berdasarkan surat edaran Walikota tersebut adalah bagian dari evaluasi kinerja bagi para pekerja non PNS dimana tenaga kerja yang akan direkrut ulang nantinya adalah orang-orang yang benar-benar punya kinerja yang baik.

"Kita akan melakukan seleksi dengan melibatkan tenaga ahli. Hal ini agar siapa saja yang lolos nanti mereka merupakan orang yang etos kerja tinggi sesuai harapan Pemkot Pagaralam," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak para tenaga kerja non PNS ini sambil mengaveluasi berapa kebutuhan tenaga kerja non PNS yang ideal disetiap dinas,instansi atau badan dilingkup pemerintah kota.

"Kita juga akan menghitung besaran honor yang pantas bagi para TKS nanti. Namun tetap tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kota Pagaralam, Iwan Mike Wijaya membenarkan jika Pemkot Pagaralam selama ini menggelontorkan dana sekitar Rp15 milar pertahun.

"Dengan adanya kebijakan ini kami selaku pihak pengelola keuangan daerah akan membuat perhitungan ulang berapa kebutuhan belanja honor bagi para TKS nanti. Kita akan masuknya data baru dari pihak BKSDM dimana para tenaga kerja non PNS ini memang dinilai dari kinerjanya," katanya. (one/sp)

Editor: Eko Adiasaputro
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved