PD Petro Prabu Gagal, Walikota Prabumulih Berencana Serahkan Pengelolaan Jargas ke Pertagas Niaga

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -Pemerintah kota Prabumulih melalui Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu, gagal mengelola jaringan gas rumah tangga bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pasalnya, baru beberapa tahun mengelola gas rumah tangga, tunggakan pelanggan telah mencapai belasan miliar lebih.

Gagalnya perusahaan daerah itu mengelola gas diakui Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM kepada sejumlah wartawan ketika diwawancarai, Selasa (30/10/2018).

"Itu (tunggakan-red) akibat kita tidak keras, mungkin mereka pegawai (Petro Prabu) menganggap bekerja disana sama dengan pegawai negeri sipil padahal itu perusahaan, harus keras, menunggak putus, beda dengan pemerintah," tegas Ridho.

Orang nomor satu di kota Prabumulih itu mengatakan, akibat pengelolaan tidak bagus dan tunggakan tinggi maka pihaknya berencana akan menyerahkan pengelolaan city gas ke Pertagas Niaga.

Baca: Kopi, Pempek, Laksan, dan Burgo Siap Dibawa Herman Deru ke Eropa, Kenalkan Produk Khas Sumsel

Baca: Baru Dilantik 5 Hari Lalu, Dirut PT Seman Baturaja Jobi Triananda Hasjim Temui Gubernur Herman Deru

"Akan kita serahkan ke pertagas kemungkinan untuk mengelolanya dulu, nanti dibuat agreement setelah satu tahun atau beberapa tahun bisa normal baru dikembalikan ke kita lagi," bebernya.

Disinggung apakah tunggakan pelanggan jaringan gas kota telah lebih 50 persen, Ridho mengakui hal itu dan menyesalkan pelanggan menunggak hingga enam bulan tidak diputus.

"Mereka sendiri yang membicarakan, masa sudah enam bulan tidak diputus, semestinya tiga bulan diputus," katanya seraya mengatakan harus keras dan jangan tidak tegas.

Terpisah, Direktur PD Petro Prabu, H Azhari H Harun membenarkan tunggakan pelanggan jaringan gas kota sudah cukup tinggi namun tidak mencapai Rp 10 miliar.

Baca: Seminggu Lagi Nikah, Calon Suami Intan Jadi Korban Lion Air JT 610, Sempat Peluk 5 Kali

Baca: Polres OKU Bekuk 2 Begal Pernah Beraksi di 4 Tempat Ini, Satu Pelaku Ditembak

Tunggakan katanya hanya dikisaran Rp 8 miliar hingga Rp 9 miliar.

"Kita sudah melakukan berbagai upaya mulai dari menagih pelanggan yang menunggak hingga melakukan pemutusan jaringan ratusan pelanggan di atas tiga bulan menunggak,"

"Hanya saja masyarakat kita memang susah diimbau maupun diberi peringatan masih tetap menunggak," ujarnya.

Azhari mengatakan, pihaknya juga sejak beberapa waktu lalu telah membentuk empat tim untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan menunggak.

Satu diantara tim juga menagih pelanggan khusus menggunakan token.

"Kita memberikan peringatan hingga langsung melakukan pemutusan, itulah langkah satu-satunya dan jika mau pasang harus melunasi dahulu tunggakannya."

"Itu juga kita terapkan untuk pelanggan token, karena token yang ada tidak bekerja seperti token PLN dimana jika tidak diisi akan mati tapi untuk token gas meski tidak diisi tetap mengalir namun meteran ada tulisan minus," katanya.

Lebih lanjut pensiunan Pertamina ini mengaku, saat ini pihaknya hanya bisa pasrah jika memang pengelolaan jaringan gas kota di Prabumulih dikembalikan ke Pertagas Niaga.

Baca: Dampak Kerusakan Akibat Hujan Deras di OKU, Longsor Dinding Rumah Ambruk 2 Warga Luka Ringan

Baca: Daftar 8 Nama Mutasi Perwira (Pejabat) Polres Lubuklinggau

"Kita terus berupaya melakukan penagihan, hanya memang masyarakat Prabumulih manja, pasang sudah gratis dan sudah digratiskan iuran beberapa bulan tapi masih tidak mau bayar."

"Berbagai alasan masyarakat belum membayar mulai dari nantilah, tagihan belum keluar jadi tak bisa bayar, hingga alasan lain, bahkan ada statemen anggota Dewan meminta kita harus tegas tapi begitu keluarganya diputus malah menyalahkan jangan asal putus,"

"Jadi kami sekarang memang disalahkan dan serba salah. Kami pasrah saja sekarang, tapi tidak ada toleransi lagi, jalan satu-satunya cabut atau diputus saja," tegasnya seraya mengatakan timnya terus bekerja.